Sidoarjo (republikjatim.com) - Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Daerah se Provinsi Jatim mengikuti workshop implementasi host to host PBB-BPHTB yang digelar di Hall Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP), JL Raya Lingkar Timur, Sidoarjo, Kamis (26/09/2019). Host to Host atau sering dikenal H2H adalah sistem antar server yang terhubung satu sama lain secara langsung.
Dalam hal ini antara BPPD dan BPN Daerah. Workshop yang diselenggarakan KPK RI ini, bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dengan cara mengimplementasi Host to Host PBB-BPHTB. Sidoarjo menjadi pilot project, karena termasuk salah satu daerah yang sudah menerapkan aplikasi dalam pengelolaan PBB-BPHTB.
Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kasatgas Korsupgah) Wilayah VI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Priyanto mengatakan workshop ini bagian program pencegahan KPK. Kegiatan ini bentuk semangat perubahan dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal.
"KPK memiliki berbagai program pencegahan. Mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban program di pemerintah daerah. Hari ini, terkait penertiban manajemen administrasi dan optimalisasi penerimaan daerah," katanya.
Harapannya, lanjut Agus, kegiatan ini mendorong tertibnya administrasi atau database terkait pertanahan. Selain itu, terjadi peningkatan atau optimalisasi pendapatan daerah khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
"Sejumlah daerah yang sudah lebih dulu melakukan kegiatan ini, kami lihat secara nyata terjadi peningkatan pendapatan daerah khususnya dari PBB-BPHTB," imbuhnya.
Sementara Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah menegaskan Pemkab Sidoarjo sudah melakukan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya menggunakan aplikasi pembayaran PBB-BPHTB. Di Jawa Timur ada 29 kabupaten/kota yang sudah memiliki aplikasi pembayaran PBB-BPHTB. Salah satunya Sidoarjo.
"PBB dan BPHTB dengan cara koneksi Host to Host antara BPN Sidoarjo dan Pemkab Sidoarjo untuk pemutakhiran Zona Nilai Tanah (ZNT) sebagai dasar BPHTB. Dalam waktu dekat diupayakan segera selesai. Mengingat Sidoarjo menjadi pilot projectnya," ungkapnya.
Abah Ipul menguraikan saat ini APBD Sidoarjo sudah mencapai Rp 4,7 triliun. Namun yang membanggakan, tahun 2018 PAD (Pendapatan Asli Daerah) mencapai Rp 1,7 triliun. Sedangkan Tahun 2019 ini penerimaan PAD diperkirakan mencapai Rp 1,8 triliun lebih.
"Karena sampai September 2019 BPHTB Sidoarjo sudah mencapai Rp Rp 280 miliar. Ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp 260 miliar," tandasnya.
Kegiatan workshop implementasi host to host PBB-BPHTB ini berlangsung sehari. Acara ini menghadirkan narasumber tim teknis Pusdatin Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau BPN. Waw
Editor : Redaksi
