Sidoarjo (republikjatim.com) - Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah meminta perangkat desa dapat menyusun laporan keuangan desa dengan baik. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeudes) saat ini sudah dapat digunakan untuk memudahkan proses pengelolaan keuangan desa.
Melalui aplikasi pengelolaan keuangan desa itu diharapkan proses pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggung jawabkan. Harapkan ini disampaiakan Bupati Sidoarjo saat membuka workshop evaluasi dan implementasi Siskeudes versi 2.O di Pendopo Delta Wibawa, Jumat (13/09/2019).
Dalam kegiatan ini seluruh kepada desa/kelurahan yang ada di Sidoarjo diundang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pemkab Sidoarjo untuk mendengarkan paparan dua narasumber yang hadir. Pertama Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Iskandar Novianto dan Kanit I Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim Kompol Jogs Indra Lana Wira.
Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah meminta perangkat desa selalu berkoordinasi dengan aparat atau dinas terkait jika ada permasalahan maupun kendala dalam penggunaan Siskeudes. Aplikasi Siskeudes diterapkan untuk mempermudah pemerintah desa dalam melakukan proses pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa secara akuntabel dan dapat dimanfaatkan bagi pembangunan desa menjadi harapan pemerintah menerapkan aplikasi itu.
"Saya minta kepada seluruh perangkat desa agar menyususn laporan keuangan dengan baik sesuai dengan pola yang ada di Siskeudes," pintahnya.
Abah Ipul menilai dengan pengelolaan keuangan desa yang baik akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih baik.
"Selain itu, bakal tersaji penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa/APBDes tepat sasaran, terukur, dan transparan sesuai potensi kebutuhan desa," ungkapnya.
Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa BPKP, Iskandar Novianto menegaskan kesungguhan pemerintah memajukan seluruh desa yang ada di Indonesia dibuktikan dengan anggaran dana desa yang selalu mengalami kenaikan. Pengucuran dana desa terbilang tidak sedikit ini harus diiringi konsekuensinya. Yakni akuntabilas atau pertanggungjawaban dalam pemanfaatan pengelolaan keuangannya.
"Sebagaian besar pemerintah desa sudah sesuai dalam pengelolaan dana desanya. Kedepannya diharapkan penggunaan dana desa dapat disesuaikan juga dengan program-program pemerintah pusat maupun propinsi," katanya.
Iskandar menegaskan ada beberapa kendala dalam pengelolaan dana desa. Diantaranya kurangnya pemahaman regulasi kebijakan pengelolaan dana desa maupun kurangnya fungsi pembinaan Pemda dan kecamatan. Selain itu, kekhawatiran dan ketakutan perangkat desa melakukan kesalahan pengelolaan dana desa menjadi kendala optimalnya pemanfaatan dana desa.
"Nah, pergantian perangkat desa seiring Pilkades serentak serta kurang disiplinnya dalam pelaporan keuangan dana desa juga menjadi kendala pemanfaatan pengelolaan dana desa," pungkasnya. Waw
Editor : Redaksi
