Sidoarjo (republikjatim.com) - Sejumlah pengurus Badan Musyawarah Antar Gereja (Bamag) Sidoarjo menggelar hearing (dengan pendapat) dengan Komisi D DPRD Sidoarjo. Materinya soal pentingnya kajian pembangunan RSUD Barat.
Dalam kajian itu, pentingnya segera direalisasikannya pembangunan RSUD Barat. Hal ini untuk menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayah Sidoarjo Barat. Terutama untuk ring I Kecamatan Krian, Balongbendo, Tarik dan Kecamatan Prambon.
Selain itu juga menjawab kebutuhan kesehatan warga ring II yakni Kecamatan Taman, Sukodoo dan Kecamatan Wonoayu serta kebutuhan kesehatan warga ring III yakni Kecamatan Tulangan dan Kecamatan Krembung.
"Berdasarkan hasil kajian Pusat Kajian Masyarakat Bamag Sidoarjo pembangunan RSUD Barat sangat dibutuhkan masyarakat dan harus segera dibangun. Kajian ini berdasarkan jarak dan waktu tempuh warga Ring I hingga Ring III di beberapa kecamatan itu menuju RSUD Sidoarjo Kota. Apalagi, sekarang RSUD Sidoarjo sering overload," terang Ketua Bamag Sidoarjo, Bambang Sihombing disela-sela hearing.
Begitu juga Ketua Pusat Kajian Masyarakat Bamag Sidoarjo, Lina Louise dengan mengambil sampel 132 warga asal 4 kecamatan ring I hasilnya 98 persen warga mendesak pembangunan RSUD Barat itu penting dan harus segera direalisasikan.
"Sisanya 2 persen menjawab tidak tahu dan menjawab ditunda," ungkapnya.
Sedangkan Ketua Bamag Indonesia, Agus Susanto menguraikan meski kajian baru dilaksanakan Juli 2019. Akan tetapi, mulai Tahun 2013 sebenarnya RSUD Barat sudah harus dibangun. Hal ini lantaran saat itu jumlah penduduk Sidoarjo sudah mencapai 2.090.619 jiwa.
"Bahkan sebenarnya sejak jaman Pak Bupati Win Hendarso sudah digagas pembangunan RSUD Barat itu. Karenanya agar segera direalisasikan kami serahkan hasil kajian kami yang pertama ini soal kebutuhan dan pentingnya pembangunan RSUD Barat. Kajian selanjutnya soal penggunaan anggaran yang tepat untuk membangun RSUD Barat," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, H Usman yang menerima para pengurus Bamag Sidoarjo ini didampingi Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Ali Masykuri. Menurut Usman kajian ilmiah ini penting dan bakal jadi bahan pertimbangan untuk disampaikan ke Pemkab Sidoarjo. Apalagi kajian itu diberikan secara gratis. Padahal, biasanya kajian itu membutuhkan biaya mahal.
"Soal anggaran kami meminta DPRD tak berpolemik dalam skema pembiayaan. Karena RSUD Barat berbentuk UPTD dibawah Dinas Kesehatan yang bekerjasama operasional dengan Badan Usaha Pelaksana. Pengelolaannya dibawah UPTD yang dipimpin Direktur yang berstatus PNS (ASN)," tandasnya. Waw
Editor : Redaksi
