Sidoarjo (republikjatim.com) - Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sidoarjo kembali menggelar aksi demo. Kali ini aktivis mahasiswa ini menggelar unjuk rasa dengan meluruk kantor DPRD Sidoarjo, Selasa (16/07/2019).
Dalam aksinya, para aktivis PMII ini menilai kinerja anggota dan pimpinan DPRD (legislatif) Sidoarjo kurang optimal, tidak signifikan dan kurang maksimal. Terutama dalam mengevaluasi kinerja Pemkab (eksekutif) Sidoarjo. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya program-program pemerintah daerah Sidoarjo yang belum terealisasi sesuai targetnya.
"Kami mendesak agar para wakil rakyat (dewan) mengevaluasi kinerja Pemkab Sidoarjo. Terutama dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam melayani masyarakat," terang Koordinator Akai, M Mashuri kepada republikjatim.com, Selasa (16/07/2019).
Selain itu, lanjut Mashuri, sejumlah tuntutan lainnya dalam aksi PMII itu, diantaranya, percepatan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) barat yang hingga kini belum terialisasi. Pihaknya mendesak pembangunan RSUD Barat itu, tanpa menggunakan sistem Kerjasama Pemerintah dan Bandan Usaha (KPBU), melainkan menggunakan dana APBD Pemkab Sidoarjo.
"Pembangunan RSUD barat harus segera direalisasikan. Sistem pembangunannya asal tidak menggunakan sistem KPBU kami bakal mendukung. Pembangunannya harus murni menggunakan APBD Sidoarjo. Karena dana APBD Sidoarjo cukup besar," imbuhnya.
Sedangkan tuntutan lainnya, kata Mashuri mendesak dewan agar segera mendorong Pemkab Sidoarjo segera menyelesaikan jalur Frontage Road (FR) di wilayah Gedangan dan Waru. Hal ini sebagai uapaya pengurai kemacetan di wilayah itu. Apalagi, selama ini JL Raya Gedangan dan Waru dikenal kerap terjadi kemacetan cukup panjang.
"Kalau diamati pembangunan FR tak ada perkembangan signifikan. Bahkan pemerintah masih terlihat kurang serius mengatasi kondisi JL Raya Gedangan dan Waru. Buktinya sampai sekarang belum ada solusi untuk mengurai kemacetan itu," tegasnya.
Tidak hanya itu, kata Mashuri pihaknya mendesak agar mengevaluasi kinerja eksekutif terutama kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini untuk memaksimalkan kinerjanya dalam penyerapan APBD. Hak ini dipicu tahun sebelumnya, penyerapan dan realisasi anggarannya masih sangat rendah. Bahkan cenderung menghasilkan banyak Silpa.
"Hingga kini kinerja OPD tidak maksimal. Penyerapan APBD tidak maksimal. Buktinya anggaran tidak terserap dan Silpanya selalu tinggi," ungkapnya.
Sementara itu, menanggapi tuntutan massa PMII itu, Ketua DPRD Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan mengaku menyetujui desakan dan tuntutan para aktivis PMII Sidoarjo itu. Pihaknya juga berjanji bakal mengevaluasi kinerja eksekutif terutama kinerja para OPD.
"Semua tuntutan itu kami setuju. Tapi kalau saya harus menyepakati untuk pembangunan RSUD sistem KPBU tidak mau. Kalau hanya pembangunan RSUD wilayah barat dipercepat tahun ini kami siap," tandas Gus Wawan saat diminta tandatangani para aktivis mahasiswa itu. Waw
Editor : Redaksi
