Sidoarjo (republikjatim.com) - Komisi VI DPR RI memastikan jika saat ini daya beli masyarakat terus mengalami penurunan. Padahal, stok pangan baik yang ada di pasaran maulun di Bulog melimpah ruah. Bahkan berlebihan. Hal ini salah satu pemicunya disebabkan dampak dari import yang diberlakukan Kementerian Perdagangan.
"Kami sudah melihat komoditi dan daya beli masyarakat di sejumlah pasar. Hasilnya harga cenderung stabil dan turun dibanding beberapa hari lalu. Bahkan ada barang yang dijual rugi. Misalnya telur belinya Rp 20.000 per kilogram sekarang dijual Rp 19.000 per kilogram. Ini karena daya beli masyarakat turun (lebih rendah) dari tahun 2018 lalu. Bahkan lebih rendah dari tahun 2017. Karena daya beli masyarakat turun, meski varang ada tapi tak dibeli. Ini akan jadi bahan rapat dengan pemerintah," terang Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Azman Natawijana kepada republikjatim.com, Kamis (23/05/2019) saat Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Gudang Bulog Subdivre Surabaya Utara, Desa Kemantren, Kecamatan Buduran, Sidoarjo.
Lebih jauh, Azam yang juga ketua rombongan ini menguraikan pihaknya juga menerima keluhan Bulog soal stok pangan impor yang ada di gudang selama setahun terakhir. Hal ini selain harus menyerap gabah petani juga ada import beras. Sementara Bulog tidak memiliki outlet penjualan beras. Kondisi itu bisa memicu beras menjadi sampah atau bahkan limbah serta dijadikan etanol. Dia menncotohkan saat ini stok beras di Bulog Jatim mencapai 625.000 ton dan stok nasional 2,2 juta ton.
"Dijual jadi etanol itu kalau ada yang mau. Kalau tak mau ya bisa jadi limbah. Ini dampak kebijakan pemerintah yang tidak komprehensif. Karena ini tugas pemerintah untuk Bulog maka harus dapat ganti rugi karena kerugian BUMN bisa ditanggung pemerintah karena penugasan itu," tegasnya.
Sementara Direktur Operasional dan Pelayanan Bulog, Tri Wahyudi Saleh menilai dilema bulog itu lantaran tidak nyambungnya manajemen dan program dari hulu hingga hilir. Menurutnya dari beras impor nasional 2,2 juta ton hanya dikirim ke Maluku, Papua dan didistribusokan ke TNI Polri serta ASN 50.000 ton per tahun.
"Distribusi jatah rastra juga berkurang drastis. Tinggal di daerah-daerah terpencil. Kalau memang ada stok bisa dijadikan etanol kalau ada yang mau beli," pungkasnya. Waw
Editor : Redaksi
