Sidoarjo (republikjatim.com) - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo menjadi salah satu dari 17 Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo. Serapan pembayaran RSUD Sidoarjo mencapai sekitar 25 persen dari belasan rumah sakit yang beroperasi dan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Sidoarjo.
"Memang serapan pembayaran RSUD Sidoarjo paling tinggi dibandingkan rumah sakit lain yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Sidoarjo," terang Kepala Bidang (Kabid) Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo, Erwin Widiarmanto kepada republikjatim.com, Selasa (16/04/2019) saat ekspose BPJS Kesehatan Gelontorkan Rp 11 Triliun untuk Bayar Rumah Sakit.
Berdasarkan datanya, lanjut Erwin ada 17 rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Sidoarjo. Namun 9 rumah sakit lainnya yang beroperasi di wilayah Sidoarjo belum bisa bekerjasama lantaran terkendala masalah akreditasi. Selama ini BPJS Kesehatan dilarang bekerjasama dengan rumah sakit yang belum terakreditasi. Saat ini pencairan pembayaran BPJS Kesehatan mencapai Rp 127,93 miliar per bulan.
"Dari total pembayaran itu, untuk RSUD Sidoarjo mencapai sekitar Rp 30 miliar. Rinciannya Rp 23 miliar untuk pembayaran pelayanan. Sisanya Rp 7 miliar untuk pembayaran obat dan lainnya," imbuhnya.
Bagi Erwin nilai pembayaran klaim BPJS cukup besar lantaran RSUD Sidoarjo terus melaksanakan inovasi pelayanan. Selain itu, juga terus membuka sejumlah poli layanan baru. Diantaranya IGD dan Gedung Hemodialisa.
"Karena banyak yang terlayani otomatis nilai pembayarannya cukup tinggi dibanding rumah sakit lainnya," tegasnya.
Sedangkan ditanya soal peserta JKN KIS di Sidoarjo, Erwin mengungkapkan dari jumlah penduduk Sidoarjo 1.868.825 jiwa, yang menjadi peserta 1.567.898 jiwa sampai awal April 2019 ini. Jumlah itu setara dengan nilai 83,9 persen penduduk Sidoarjo.
"Target kami Tahun 2019 seluruh penduduk ikut dalam program JKN KIS. Sehingga target universal head covered bisa terpenuhi. Kecuali bagi yang pindah karena mutasi atau lainnya," pintahnya.
Sementara itu, kata Erwin pembayaran faskes itu menggunakan sistem first in first out. Rumah sakit yang lebih dahulu mengajukan berkas secara lengkap, transaksi pembayaran klaimnya akan didahulukan. Apalagi setiap tanggal 15 pembayaran kapitasi untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Karenanya ada kemungkinan pembayaran non kapitasi dan tagihan rumah sakit dibayarkan pada hari berikutnya.
"Dengan terbayarnya hutang klaim jatuh tempo itu, diharapkan pihak fasilitas kesehatan dapat melakukan kewajibannya sesuai regulasi. Yakni pihak rumah sakit kian optimal dalam memberikan pelayanan kepada peserta (pasien) JKN KIS," tandasnya. Waw
Editor : Redaksi
