Sidoarjo (republikjatim.com) - Sedikitnya 9 perwakilan pedagang Pasar Tulangan yang tak lain pengurus Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Tulangan mengaduh ke Komisi B DPRD Sidoarjo, Jumat (14/12/2018). Para pedagang yang mewakili 289 pedagang resmi ini mengeluhkan harga sewa dan pembagian kios di Pasar Tulangan yang dibangun dan dikelola PT Wahyu Graha Persada.
Sejumlah keluhan pedagang itu, selain luasan bangunan yang dijanjikan pihak pengembang tidak sama dengan stan dan kios setelah dibangun. Selain itu, posisi pembagian kios di Pasar Semi Modern itu, belum bisa disepakati terutama soal zonasi pedagang.
"Harganya ada yang Rp 10 juta (los ukuran 1,5 x 1,5 meter), Rp 13 juta (kios ukuran 2,5 x 2,5 meter) dan Rp 15 juta (kios ukuran 3 x 2,75 meter). Tapi zonasinya belum jelas untuk pedagang apa saja. Tapi setelah dibangun ukurannya lebih kecil. Itu tak sesuai perjanjian awalnya," terang Ketua HPP Tulangan Nur Said kepada republikjatim.com, Jumat (14/12/2018) saat hearing di DPRD Sidoarjo.
Nur Said mencontohkan untuk los harga Rp 10 juta ukurannya 1,5 x1,5 meter. Tapi kenyatanya tidak sesuai realisasi. Pedagang hanya menerima luasan bangunan 1,2x1,2 meter.
"Kami minta pedagang pasar semi modern Tulangan ditata dan dikelola dengan baik. Termasuk antisipasi adanya PKL dan pedagang yang di luar anggota HPP Tulangan atau yang tidak punya buku induk," pintahnya.
Kontraktor Pelaksana yakni Direktur PT Wahyu Graha Persada, Agus Riyanto menilai luas bangunan sesuai dengan perjanjian. Bangunan di setiap stan mengecil karena adanya dinding pemisah di masing-masing stan.
"Menghitungnya memang dari nol. Tapi kalau sudah ada bangunan dengan tebal tembok 10 - 15 sentimeter ya jadi berkurang. Tapi aslinya tak ada yang dikurangi," katanya.
Selain itu, Agus mengaku untuk bangunan lantai 1 akan menampung 289 pedagang Pasar Tulangan sesuai buku induk. Namun untuk lantai 2 akan dijual seharga Rp 18 juta sampai Rp 28 juta per meter. Rencananya bakal digunakan para pedagang baru.
"Kami janji tidak akan menaikkan harga untuk pedagang lama. Soal harga itu sudah kami koordinasikan dengan sejumlah pihak dari Pemkab Sidoarjo," ungkapnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudori yang memimpin hearing menegaskan keluhan HPP Tulangan sudah ditampung. Selain itu, juga sudah dicarikan solusinya dari pengembang maupun dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkab Sidoarjo. Bagi politisi PKB ini, Pasar Tulangan harus ditata sesuai dengan site plan. Soal adanya PKL dan pedagang di luar HPP diharapkan bisa dikomunikasikan dengan HPP Pasar Tulangan.
"Apa pun solusinya yang penting jangan buat Pasar Tulangan kumuh. Karena Pembangunan Pasar Tulangan ini hasil kerjasama dengan sistem Build Operate Transfer (BOT) dengan PT Wahyu Graha Persada. Kami harap Pasar Tulangan menjadi percontohan. Apalagi, kerjasama selama 20 tahun itu tetap dalam pengawasan Disperindag," tandasnya. Waw
Editor : Redaksi
