Sidoarjo (republikjatim.com) - Berbagai cara dilakukan Pemkab Sidoarjo agar hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mendapat nilai A (memuaskan). Nilai SAKIP Sidoarjo Tahun 2017 mendapat nilai predikat BB (sangat baik) dari kementerian PAN RB. Tahun ini Bupati Saiful Ilah menargetkan nilai SAKIP Sidoarjo memperoleh nilai A.
Inspektur Pemkab Sidoarjo, Eko Udijono mengatakan untuk bisa meraih predikat A, maka perlu dilakukan upaya menyeluruh. Mulai dari tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga tingkat desa. OPD dan desa harus mengoptimalkan penerapan anggaran berbasis kinerja dan organisasi berbasis kinerja.
"Implementasi akuntabilitas kinerja harus dilaksanakan menyeluruh sampai ke desa agar terwujud kinerja yang selaras antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa," katanya kepada republikjatim.com, Selasa (11/12/2018).
Lebih jauh Eko menguraikan penyerahan Penghargaan Implementasi SAKIP OPD dan Desa Dengan Akuntabilitas Kinerja Terbaik di Tahun 2018 ini bertujuan meningkatkan motivasi setiap Kepala OPD dan Kepala Desa dalam meningkatkan manajemen kinerja dan pelayanan publik. Berdasarkan hasil evaluasi internal implementasi SAKIP OPD yang dilakukan inspektorat, Tahun 2018 ini ada 7 OPD yang mendapatkan nilai A, 22 OPD meraih nilai BB, dan 18 OPD mendapat nilai B.
"Tahun ini ada peningkatan rata-rata nilai. Sekarang sudah tidak ada lagi OPD yang bernilai CC. Karena rata-rata mendapatkan nilai BB atau sangat baik," imbuhnya.
Menurut Eko ketujuh OPD yang mendapat nilai A (memuaskan) itu diantaranya rangking pertama RSUD Sidoarjo dengan nilai 85.31, disusul Badan Kepegawain Daerah (BKD) dengan nilai 80.94, Dinas Kesehatan dengan nilai 80.81, Badan Pelayanan Pajak Daerah nilai 80.29, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah nilai 80.08, dan disusul Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nilai 80.05.
"Terakhir Inspektorat dengan nilai 80.00," tegasnya.
Sementara Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah menenegaskan salah satu upaya peningkatan implementasi itu, yakni memberikan penghargaan kepada kepala perangkat daerah dengan nilai akuntabilitas kinerja terbaik. Hal ini dilakukan untuk memicu motivasi dari kepala perangkat daerah dan camat untuk berlomba-lomba meraih kinerja terbaik.
"Semua dalam rangka mewujudkan target yang tertuang dalam RPJMD Sidoarjo Tahun 2016 – 2021. Kami menargetkan pertumbuhan ekonomi Tahun 2021 mencapai 5,85 persen, tingkat kemiskinan 6,34 persen, tingkat pengangguran terbuka (tpt) 5,19 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 80,57 persen," ungkapnya.
Selain itu, Abah Ipul mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja desa-desa di Sidoarjo. Harapannya ada keselarasan pembangunan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Kinerja desa yang tinggi tentunya akan mendukung kinerja kabupaten yang tinggi. Menurutnya, penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah desa saat ini, penekanan penilaian pada dokumen yang dimiliki Pemerintah Desa yaitu RPJMDes, RKPDes Tahun 2018, APBDesa Tahun 2018, Laporan Pertanggungjawaban APBDes Tahun 2017, LPPD Tahun 2017, LKPPD Tahun 2017, LPPD Tahun 2017 dan keputusan Camat tentang evaluasi APBDes Tahun 2017.
"Tahun ini ada 13 desa yang mendapat penghargaan. Dari 13 desa tersebut 6 desa diantaranya mendapat predikat B (Baik) dan 7 desa mendapat predikat Cukup Baik. Keenam desa yang mendapat predikat B (Baik) yakni Desa Bohar-Taman, Keper- Krembung, Pabean-Sedati, Gedangrowo-Prambon, Pekarungan-Sukodono dan keenam Desa Sumput-Sidoarjo. Sedangkan tujuh desa yang meraih predikat Cukup Baik, yaitu Desa Dukuhsari-Jabon, Kragan-Gedangan, Dukuhtengah-Buduran, Sawocangkring-Wonoayu, Sedenganmijen-Krian, Sumorame-Candi dan ketujuh Desa Medalem-Tulangan," tandasnya.
Melalui penilaian dokumen dari perencanaan sampai dokumen pelaporan maka akan terlihat akuntabilitas kinerja yang didalamnya terdapat pertanggungjawaban, transparansi, partisipasi, tertib dan disiplin anggaran. Waw
Editor : Redaksi
