Sidoarjo (republikjatim.com) - Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono berharap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menumbuhkembangkan perekonomian di desa. Oleh karena itu, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini berharap 349 desa di Kabupaten Sidoarjo masing-masing memiliki BUMDes. Selain itu, setiap BUMDes harus dikelolah dengan manajemen yang baik dan modern.
"BUMDes ini satu program pemerintah yang disetujui DPR RI untuk kesejahteraan masyarakat desa. Yakni bisa menghasilkan devisa desa dan menumbuhkan perekonomian desa. Karena itu harus betul-betul bisa dimanfaatkan masyarakat desa," terang Bambang Haryo Soekartono kepada republikjatim.com, Selasa (06/11/2018) di sela berkunjung ke Desa Candinegoro, Wonokalang dan Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo untuk menyalurkan BUMDes masing-masing Rp 50 juta itu.
Politisi Gerindra ini mencontohkan misalnya BUMDes Candinegoro bakal dimaksimalkan untuk komersialisasi Candi di desa itu yang belum dipublikasikan. Selain itu didukung wisata kuliner dibawa naungan BUMDes. Harapannya bisa menumbuhkan perekonomian desa dan masyarakat di sekitar Candi Dermo (Candinegoro). Begitu juga BUMDes Wonokalang yang dimanfaatkan untuk menumbuhkembangkan UMKM warga desa setempat.
"Program-program itu harus didukung semua pihak. Misalnya BUMDes yang dibuat waralaba harus mampu menanpung produksi UMKM warga desa untuk dijual dan dipromosikaj di outlet. Sehingga dana yang dikelolah BUMDes bisa tumbuh dan berkembang sekaligus menumbuhkan usaha dan ekonomi warga desa," imbuhnya.
Tujuan lainnya BUMDes bisa menjadi stimulan atau agen perkembangan (development agency) serta membangkitkan geliat perokonomian desa lainnya. Tujuan akhirnya menciptakan desa yang mandiri.
"Meski BUMDes di Sidoarjo baru berjalan setahun terakhir, kami berharap pertumbuhannya semakin baik dan pesat dengan penyaluran bantuan BUMDes ini," pintahnya.
Selain itu, Bambang mendesak agar Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi RI mencairkan dana desa sesuai yang dikucurkan APBN ke masing-masing desa. Hal ini karena Bambang mendapatkan sejumlah laporan dana desa di Sidoarjo terkucur Rp 700 juta. Padahal di wilayah lainnya sudah mencapai Rp 1,5 miliar. Apalagi saat ini dana desa dari pusat naik dari Rp 60 triliun menjadi Rp 70 triliun.
"Di Sidoarjo harus dapat dana desa yang sama. Jangan anggap desa di Sidoarjo desa modern n mandiri karena masih banyak desa pelosok. Kami minta tahun depan desa di Sidoarjo mendapatkan pencairan antara Rp 1,4 sampai Rp 1,5 miliar per desa. Karena itu untuk menambah percepatan pembangunan di desa," tegasnya.
Sementara Kades Candinegoro, Abdul Mujib berjanji bakal mengawasi dan mengontrol realisasi BUMDes di desanya itu. Pihaknya berharap desanya makin maju melalui BUMDes.
Begitu juga Kades Wonokalang, Sujarwoto. Pihaknya berharap pencairan BUMDes antara Nopember - Desember 2018 itu bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk menumbuhkan dan membangkitkan perekonomian di desanya.
"Karena di desa kami juga masih butuh berbagai pembangunan," pungkasnya. Waw
Editor : Redaksi
