Sidoarjo (republikjatim.com) - Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono mendesak pemerintah pusat, propinsi dan daerah untuk memperhatikan modal para pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, juga menurunkan suku bunga dan pajak bagi kalangan UMKM. Hal ini penting agar pertumbuhan UMKM berjalan pesat dan bisa menopang perekonomian nasional saat terjadi krisis ekonomi maupun krisis keuangan.
Desakan ini, dilakukan politisi Partai Gerindra ini usai mengunjungi sejumlah UMKM di Sidoarjo. Diantaranya UMKM Divenka Food milik Lenni Kristiana di Perum Griya Candi Pratama, Durungbedug, Kecamatan Candi, Hobi Mie di Perum Larangan Mega Asri JL Werkudoro IV Blok B Nomor 3, Desa Larangan, Kecamatan Candi dan Wiyono Kerajinan (perca dan bahan bekas) di Perum Griya Candi Asri blok E Nomor 15, Desa Gelam, Kecamatan Candi, Sidoarjo.
"Potensi-potensi UMKM ini perlu diperhatikan pemerintah. Produk kue Bu Lenni misalnya miliki rasa nasional bukan daerah. Penyajiannya standar Jakarta (nasional) dan harganya murah. Ini layak diberi pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR). Itu nanti bisa mendukung pertumbuhan UMKM dan ekonomi nasional," terang Bambang Haryo Soekartono kepada republikjatim.com, Sabtu (06/10/2018).
Apalagi saat ini, lanjut anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini, pemerintah mengucurkan anggaran Rp 110 triliun. Menurutnya jika anggaran ini dipinjamkan Rp 20 juta per UMKM maka bisa melahirkan sekitar 6 miliar UMKM se Indonesia. Baginya jika pertumbuhan UMKM terdongkrak maka bakal melebihi pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari konglomerat yang jumlahnya hanya 2 persen di Indonesia.
"Karena UMKM ini bisa menjadi fondasi ekonomi kerakyatan yang sulit runtuh saat krisis ekonomi. Terbukti jaman Pak Habibie. Beliau berhasil mendongkrak UMKM tumbuh dan berkembang. Ekonomi nasional yang kalah itu minus 18 persen menjadi surplus 1,8 persen dan nilai tukar rupiah ke dollar dari Rp 16.600 turun menjadi Rp 6.500 saat krisis moneter," imbuhnya.
Selain itu, Bambang berjanji bakal menurunkan suku bunga pinjaman KUR dari 7 persen turun menjadi maksimal 3,5 persen saat rapat Banggar DPR RI. Hal ini seperti halnya di Malaysia yang saat ini bunga pinjaman komersialnya 4 - 5 persen, akan tetapi bunga pinjaman modal usaha hanya 1/3 dari bunga komersial itu. Termasuk soal pajak UMKM.
"UMKM dikenakan pajak setelah bunga hutang selesai dibayar. Atau kalau usaha UMKM maju bunga pinjaman dihentikan digantikan membayar pajak. Kalau seperti Malaysia kami yakin bakak tumbuh kembang UMKM di Sidoarjo, Jatim dan bahkan nasional," tegasnya.
Disamping itu, Bambang juga berharap perizinan UMKM mulai izin usaha, BPOM maupun izin PRT dipermuda. Apalagi, niat UKM adalah untuk mengembangkan usahanya.
"Kalau perizinan nasional dihandle (ditangani) Menko Perekonomian secara online hanya butuh waktu 3 jam. Kenapa izin lainnya diperlambat dan dipersulit. Jangan sampai Indonesia membangun infrastruktur tanpa memperhatikan kebutuhan UMKM untuk tumbuh dan berkembang," papar pria yang dijuluki Bapak UMKM Jatim ini.
Sementara pemilik Divenka Food, Lenni Kristiana mengaku modal Rp 5 juta. Pihaknya mampu memproduksi kue risoles 500 biji atau 25 kilogram. Saat ini usahanya butuh suntikan modal untuk memperbesar produksi dan memenuhi pesanan pelanggan.
"Saya butuh mesin alat pres penhedap udara (vacuum sealer) yang harganya Rp 15 sampai Rp 20 juta. Tapi belum bisa membeli karena modal harus diputar untuk produksi setiap hari memenuhi permintaan konsumen," tandasnya.
Begitu juga saat ke UKM Hobi Mie dan kerajinan tangan sandal, sepatu dan tas milik Wiyono juga disambati permodalan usaha. Waw
Editor : Redaksi
