Sidoarjo (republikjatim.com) - Pemkab Sidoarjo mengoptimalkan digitalisasi layanan publik dan transaksi keuangan untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Program ini, untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.
Berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI), Indeks Elekronifikasi Transaksi Daerah (ETPD) Tahun 2023 sebesar 98,3 persen atau naik menjadi 99,3 persen di Tahun 2024.
Karena itu, Bupati Sidoarjo, Subandi mengajak seluruh Kepala Desa (Kades) dan Kepala Puskesmas untuk rutin melakukan sosialisasi sistem pembayaran non-tunai. Menurutnya, kebiasaan ini akan membentuk budaya transaksi digital di tengah masyarakat. Yakni mulai dari pembayaran pajak daerah, retribusi, layanan puskesmas hingga belanja di warung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
"Nantinya, mulai dari pembayaran pajak daerah, retribusi hingga layanan kesehatan, semua harus diarahkan ke sistem non-tunai. Agar layanan publik lebih cepat, aman dan risiko kebocoran anggaran bisa ditekan," ujar Subandi saat membuka acara High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM TP2DD) dan Sosialisasi Literasi Keuangan Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (13/08/2025).
Selain itu, Subandi juga mendorong pemanfaatan transaksi non-tunai. Terutama, khususnya QRIS, di seluruh lini pemerintahan. Hal ini, lantaran kemudahan transaksi digital yang harus dimanfaatkan.
"Kita tidak perlu lagi datang ke bank untuk pembayaran. QRIS sudah cukup untuk mempermudah dan mempercepat layanan seluruh pembayaran," pintanya.
Subandi juga mengingatkan perangkat desa untuk mematuhi regulasi penggunaan anggaran. Harapannya, agar terhindar dari permasalahan hukum. Sebab, seluruh pembayaran daerah harus transparan, akuntabel, modern dan berdaya saing.
"Jangan sampai ada penggunaan anggaran yang tidak sesuai. Seluruh Kepala Desa harus memastikan regulasi berjalan dengan benar. Sehingga peningkatan PAD dapat dimulai dari tingkat desa, kecamatan hingga berdampak positif bagi keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Sementara Advisor Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Timur (Jatim), Ridzky Prihadi menegaskan literasi keuangan adalah pondasi agar digitalisasi ekonomi dapat berjalan optimal. Baginya, digitalisasi tanpa literasi yang memadai bisa menimbulkan kesenjangan.
"Karena itu, BI mendorong sinergi antara pemerintah daerah, perbankan dan pelaku usaha agar masyarakat memahami manfaat, keamanan dan tata kelola keuangan digital," tandasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
