Sidoarjo (republikjatim.com) - Sejumlah anggota dan pimpinan Komisi D DPRD Sidoarjo merasa geram terhadap para pengurus KONI Sidoarjo yang baru. Ini menyusul, saat pelaksanaan hearing ketika diberi kesempatan menjabarkan soal kondisi pelaksanaan Porprov Jatim IX di Malang Raya, tidak menyampaikan permohonan maaf atas menurunnya prestasi saat mengikuti Porprov Jatim IX Tahun 2025.
Selain itu, para wakil rakyat ini geram lantaran Ketua Umum KONI Sidoarjo yang hadir tanpa didampingi Sekretaris dan Bendahara Umum KONI Sidoarjo itu, justru menyampaikan beberapa perbandingan seolah tidak mengakui pretasi KONI Sidoarjo merosot di Tahun 2025 ini.
Kegeraman itu, salah satunya ditunjukkan Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, M Dhamroni Chudlori. Politisi senior PKB ini sampai mengulang beberapa kali pernyataannya agar Ketua Umum KONI Sidoarjo jika prestasinya menurun drastis. Namun, berkali-kali pula Ketua Umum KONI tidak mengakui jika prestasinya itu menurun selama mengikuti ajang bergengsi Porprov Jatim IX kemarin.
Karena itu, usai didesak mengakui jika KONI Sidoarjo gagal total dalam Porprov IX kemarin lantaran targetnya dengan anggaran Rp 16,5 miliar minimal mampu mempertahankan juara kedua (Runner Up), M Dhamroni Chudlori meninggalkan ruang hearing. Dhamroni meminta Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso meneruskan memimpin rapat bersama KONI Sidoarjo.
"Kalau pengakuan gagal total itu sudah diakui saya sudah lega. Karena Komisi D DPRD Sidoarjo melihat banyak masalah antara pengurus KONI dengan pengurus Cabang Olahraga (Cabor). Mulai tanggungan uang hutang atau kasbon untuk operasional selama pertandingan hingga susahnya Ketua dan pengurus KONI dihubungi selama proses pertandingan di Porprov Jatim IX. Bahkan atlet dan Cabor mengakui tidak punya orangtua selama pertandingan Porprov Jatim kemarin," ujar M Dhamroni Chudlori di sela - sela haering, Senin (14/07/2025).
Selain itu, Dhamroni yang juga sudah beberapa periode menjadi anggota Komisi D DPRD Sidoarjo ini mengaku kecewa berat atas sikap acuh tak acuh dan keangkuhan Ketua Umum KONI Sidoarjo yang baru itu. Bagi Dhamroni seorang Ketua Umum KONI Sidoarjo tidak perlu memberikan penjelasan memutar-mutar saat hearing dengan Komisi D DPRD Sidoarjo. Namun cukup memberikan jawaban gentlemen sesuai kondisi di lapangan selama Porprov Jatim IX Tahun 2025 kemarin.
"Saya kecewa betul atas sikap Ketua Umum KONI. Apa pun hasilnya Porprov Jatim kemarin, ada unsur kecongkakan dan kesombongannya. Bahkan Ketua Umum dan Pengurus KONI kurang mendengar keluhan Cabor-Cabor yang mengeluhkan mulai berpenyakitan gudikan, jual sepeda motor hingga menggadaikan kendaraan agar bisa bertanding di Porprov Jatim. Harusnya, jangan memberi jawaban yang mutar-mutar karena dewan ini yang menjadi politisi bukan pengurus KONI. Porprov Jatim itu harga diri Kabupaten Sidoarjo. Saya minta evaluasi semua Pengurus KONI karena telah gagal total. Hasilnya harus ada rekomendasi. Silahkan dilanjutkan rapat dipimpin Pak Bangun (Wakil Ketua) saya periksa tekanan darah dulu," ungkap Dhamroni sambil meninggalkan ruang hearing.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso. Menurut polisi senior PAN ini menjelaskan seharusnya seluruh pengurus KONI Sidoarjo meminta maaf terlebih dahulu. Namun sejak mengawali pembukaan hearing justru mala memberikan sejuta alasan penguatan atas kegagalan KONI dalam membina para atlet dan Cabor selama Porprov Jatim IX di Malang Raya.
"Harusnya minta maaf dahulu. Ini sejak pembukaan malah penguatan alasannya saja. Kami sudah bocorkan ke pengurus kalau posisi Runner Up itu, diincar Kota Malang dan Kota Kediri. Kami melihat kegagalan ini, karena perhatian KONI dan pemerintah daerah minim. Kalau mau perang (bertanding) yang persiapan dulu bukan retorika. Makanya di lapangan impian para atlet Sidoarjo menjadi juara banyak dicurangi daerah lain. Jadi faktor non teknis harus dipertimbangkan. Kalau mau meraih medali emas harus disiapkan matang, terukur dan kemampuan atlet juga harus terukur. Sekarang kami minta Cabor-Cabor yan tekor diselesaikan keuangannya asal tidak melanggar peraturan," pinta polisi PAN asal Dapil IV Kecamatan Krian, Balongbendo dan Kecamatan Tarik ini.
Tidak kalah menariknya pertanyaan dan keluhan yang disampaikan Sekretaris Komisi D DPRD Sidoarjo, Yahlul Yussar. Politisi muda Partai Demokrat ini menyayangkan ada lima medali emas yang diraih atlet Sidoarjo. Saat itu, medali emas sudah dikalungkan ke atlet Sidoarjo akan tetapi didiskualifikasi lantaran alasan yang tidak jelas. Yahlul meminta harusnya KONI menyiapkan Komite Banding saat ada masalah genting di lapangan seperti itu.
"Kami kecewa. Karena atlet dan Cabor harus berjuang sendiri saat menang mendapatkan emas mala dibatalkan. Harusnya ada pendamping untuk mengajukan banding. Ini mala dibiarkan. Jangankan lima emas, khusus Surabaya saja untuk satu perunggu saja diperjuangan dan naik banding agar tidak dibatalkan (didiskualifikasi). Begitu juga saat ada atlet Cabor patah tulang dibiarkan begitu saja," ungkapnya kecewa.
Sementara usai hearing, Ketua Umum KONI Sidoarjo, Imam Mukri Efendi mengakui dirinya gagal mempertahankan target Runner Up dalam Porprov IX di Malang Raya. Pihaknya mengakui semua masukan dari pimpinan dan anggota Komisi D DPRD Sidoarjo bakal dijadikan pertimbangan untuk meraih prestasi dalam Porprov Jatim ke X yang bakal dihelat Tahun 2027 mendatang.
"Semua masukan pimpinan dan anggota dewan akan kami pertimbangkan untuk kebaikan dan prestasi KONI Sidoarjo ke depan," tandasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
