Sidoarjo (republikjatim.com) - Prosesi pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, baik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur maupun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang bakal dilaksanakan pada 27 Nopember 2024 mendatang tidak bisa terelakkan. Namun, kesalahan pemilihan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jatim dapat menghasilkan efek besar. Bahkan sangat dampaknya terhadap perkembangan dunia pendidikan, khususnya SMK Swasta di Jawa Timur.
Dampak Pilkada Serentak 2024 ini menjadi dasar berpikir Ketua MKKS SMK Swasta Jawa Timur, Dr Kisyanto SM, SE MM untuk pengembangan dunia pendidikan SMK Swasta di Jatim. Menurut guru senior yang akrab disapa Pak Kis ini, Pilkada Jatim memiliki korelasi (hubungan) erat kepentingan pengembangan bagi ribuan sekolah swasta di Jatim.
"Karena hasil Pilkada Jatim ini, nantinya sangat berdampak langsung bagi sekolah swasta, khususnya SMK Swasta, baik itu dampak positif maupun dampak negatif setelah terpilihnya Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim," ujar Ketua MKKS SMK Swasta Jawa Timur, Dr Kisyanto SM, SE MM kepada republikjatim.com, Rabu (16/10/2024).
Karena itu, lanjut Kisyanto para pengurus MKKS SMK Swasta Jatim senantiasa memberikan arahan kepada anggota dan pengurus lainnya jangan sampai salah pilih dalam Pilkada Jatim. Baginya, kesalahan pilihan Paslon akan berdampak dengan masa depan SMK swasta. "Kalau nanti salah pilih, ada program-program yang tidak berpihak kepada SMK Swasta, kita (masyarakat) akan merugi. Karena SMK Swasta itu jauh lebih banyak daripada SMK Negeri. Di Jawa Timur ada sekitar 300 SMK Negeri. Sedangkan SMK Swasta ada sekitar 2.000 sekolah. Itu artinya, swasta ini sangat berperan dalam pengembangan dunia pendidikan di Jatim," ungkap Kisyanto yang juga menjabat Kepala SMK YPM 8 Sidoarjo ini.
Bagi Dr Kis seluruh Pengurus MKKS SMK Swasta Jatim baik ditingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi harus tetap kritis dan logis dalam memilih Paslon yang memiliki kontribusi jelas kepada dunia pendidikan di Jawa Timur, khususnya swasta. Apalagi, beberapa hari terakhir ini ada sejumlah Paslon yang tidak lagi memandang sekolah swasta sebagai penyumbang perkembangan pendidikan. Bahkan, mala dianggap hanya sebagai pelengkap penderita.
"Semestinya, Paslon itu berpikir bahwa sekolah-sekolah swasta termasuk SMK Swasta justru harus mendapatkan perhatian khusus, karena tanpa swasta pemerintah belum mampu memberikan pelayanan pendidikan yang menjadi hak setiap warga negara, bukan malah banyak terabaikan dari negara ini. Misalnya, kesejahteraan guru, kelengkapan sekolah dan lain sebagainya. Meskipun kita menyadari kemampuan SMK Swasta juga terbatas. Tetapi hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja," tegas Kisyanto.
Kisyanto menguraikan berdasarkan pengalamannya selama ini puluhan tahun menjadi guru, ketika negera (Provinsi Jatim) khususnya, sudah punya kemampuan finansial yang besar kemudian melupakan ribuan sekolah swasta. Bahkan ada program hendak membunuh sekolah swasta.
"Nah, itu tidak boleh terjadi. Makanya itu harus kita gaungkan. Dulu ketika negara atau provinsi belum memiliki finansial yang kuat, sekolah swasta didorong mati-matian, melalui Ma’arif, Muhammadiyah, PGRI, Taman Siswa dan yang lainnya agar mengembangkan dunia pendidikan. Bahkan lembaga-lembaga itu didorong mati-matian untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ini," jelasnya.
Namun di kemudian hari, ketika Provinsi Jatim memiliki kemampuan finansial yang kuat, lupa dengan semangat mencerdaskan bangsa itu dengan melibatkan pihak sekolah swasta. Bahkan beberapa tahun belakangan ini, banyak sekolah swasta dibikin banyak yang tidak berdaya.
"Kondisi ini jangan sampai terjadi lagi. Makanya kalau tempo hari ada selebaran atau flayer ada Paslon Cagub dan Cawagub yang menjanjikan, kalau nanti yang bersangkutan jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim periode 2024 - 2029 di setiap kecamatan akan dibangun SMA/SMK Negeri. Program ini kalau dibiarkan jelas berbahaya. Pertama itu jelas janji palsu. Karena jelas tidak mungkin memiliki kemampuan selama lima tahun membangun SMK/SMA Negeri di setiap Kecamatan. Itu jelas janji palsu. Bisa-bisa nantinya yang menjadi sasaran kekesalan masyarakat khususnya sekolah swasta adalah dinas pendidikan. Kasihan mereka," paparnya.
Sedangan kedua lanjut Kisyanto jika program itu benar-benar dilakukan, maka sekolah swasta akan gulung tikar semuanya.
"Ingat sekali lagi, jangan kita sudah punya kemampuan finansial (anggaran), kemudian sekolah swasta yang punya sejarah panjang mulai pendidikan di negeri ini, kemudian mala dibiarkan. Padahal, sekolah swasta itu, menampung banyak sekali guru. Mereka semuanya juga menanggung beban keluarga. Itu artinya, jangan membuat ide dan program yang membahayakan masyarakat. Kalau Paslon yang idenya seperti itu, sudah pasti kita gaungkan jangan dipilih. Kita sebarkan jangan dipilih kalau ada yang mengumbar janji seperti itu. Karena akan membuat perkembangan dunia pendidikan di Jatim tidak semakin membaik," pinta Sekjen FKK SMK Swasta Indonesia.
Menurut Kisyanto semua harus berpikir sederhana tapi dengan tidak begitu caranya. Menurutnya, mestinya jika di Kementerian sudah tidak ada fenomena negeri dan swasta, program itu sudah tidak ada lagi. Dulu saat ada direktorat sekolah swasta, sekarang sudah tidak ada lagi, hanya direktorat SMK saja.
"Artinya, fenomena negeri dan swasta itu sudah tidak ada lagi. Mestinya, sekolah-sekolah yang sudah ada ini terus disupport, dikuatkan dan distandarkan agar semuanya punya kemiripan serta kesetaraan standar pendidikan. Sehingga masyarakat ini sekolah dimanapun itu bisa mendapatkan haknya. Yakni mendapat pendidikan yang layak. Bukan malah membikin sekolah yang baru. Itu akan menambah beban lagi. Karena guru-gurunya menjadi beban negara dan beban Pemerintah Provinsi," urai Ketua MKKS SMK Swasta Kabupaten Sidorjo ini.
Saat ini, kata Kisyanto jangan tidak berfikir logis, berfikir yang untuk dirinya sendiri, promosi dirinya sendiri akan tetapi lupa akan memberatkan negara. Di sisi lain, bagaimana guru-guru swasta yang sudah ada, puluhan tahun mengabdikan diri dengan gaji yang di bawah standar.
"Sekali lagi tolong berfikir logis dan rasional. Saya selalu menyampaikan kepada teman-teman kalau ada yang berfikir tidak rasional tidak usah dibantu. Bahkan kalau perlu digembosi saja. Mestinya semua sekolah yang ada di Jatim ini memiliki kesetaraan standar. Sehingga masyarakat tidak jauh-jauh, karena sudah punya kesetaraan standar, tinggal pilih sekolah dimana saja. Makanya, sekali lagi waspada. Jangan gampang menerima janji-janji kampanye yang tidak rasional dan hanya pemanis kampanye saja. Setelah itu lupa semuanya. Lebih penting kita lihat rekam jejak yang sudah terbukti berbuat untuk perkembangan ribuan sekolah swasta yang ada di Jawa Timur," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
