Sidoarjo (republikjatim.com) - Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim, Herdaus hadir membuka Kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri (PPLN) Kabupaten Sidoarjo. Acara ini digelar Rumah Detensi Imigrasi Surabaya di Hotel Inna Tretes, Pasuruan, Jumat (20/10/2023).
Rapat koordinasi ini dihadiri berbagai pihak. Diantaranya, Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pemkab Sidoarjo, Kepala Satuan Intelijen Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, Kepala Satuan Intelijen Kepolisian Resort Sidoarjo, Koordinator Wilayah Badan Intelijen Negara (BIN) Sidoarjo, Kepala Bagian Intelijen Korem 084/Bhaskara Jaya, Pasi Intelijen Kodim 0816 Sidoarjo, Dan Tim Satgas Dewata BAIS Jawa Timur, Kepala Kepolisian Resort Taman, Kepala Kepolisian Resort Gedangan, Danramil Taman, Danramil Gedangan, Manajemen Puspa Agro dan Manajemen Green Bamboo.
Rapat dimulai dengan laporan Ketua Panitia, Kepala Rumah Detensi Imigrasi Surabaya, Sahroni. Karudenim menjelaskan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya rutin untuk menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengungsi di Jawa Timur.
"Saat ini, terdapat sekitar 309 pengungsi luar negeri di Community House (CH) Puspa Agro dan 75 pengungsi di CH Green Bamboo. Sementara sekitar 30 orang pengungsi lain tinggal di berbagai kota dan kabupaten di Jawa Timur," ujar Sahroni kepada republikjatim.com, Jumat (20/10/2023).
Kepala Bakesbangpol Pemkab Sidoarjo, Fredik Suharto yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas PPLN menyoroti pentingnya kesatuan tim dalam menghadapi permasalahan yang muncul. Terutama, akibat kehadiran pengungsi. Dia juga mengingatkan pengungsi adalah obyek perhatian internasional.
"Sehingga langkah-langkah yang diambil akan menjadi sorotan dunia. Dalam rangka mempertahankan kesolidan dan kekompakan satgas, kami berharap kegiatan ini dapat dijadwalkan secara berkala ke depannya," pinta Fredik.
Dalam sambutannya, Herdaus yang mewakili Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono menegaskan penanganan pengungsi menjadi pekerjaan yang tidak pernah selesai. Terutama, selama masih ada pengungsi di Jawa Timur.
"Tolak ukur keberhasilan Satgas PPLN adalah kalau mampu mengantarkan seluruh pengungsi luar negeri yang ada di Jawa Timur menuju negara tujuan mereka dengan layak," katanya.
Selain itu, pihaknya juga merekomendasikan agar semua anggota Satgas membawa masalah ini kepada pimpinan tertinggi di Jawa Timur, yaitu Gubernur Jawa Timur. Tujuannya, agar permasalahan pengungsi tidak hanya menjadi tanggung jawab satgas.
"Tetapi ini juga mendapat keputusan lebih lanjut dalam penanganannya," pungkasnya. Kem/Hel/Waw
Editor : Redaksi
