Surabaya (republikjatim.com) - Kongres XXV Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang digelar di Bandung, Jawa Barat (Jabar) bakal dibuka Presiden RI Joko Widodo dari Gedung Istana Negara, Senin (25/09/2023).
Kongres ini sebagai momen penting bagi insan pers di Indonesia. Apalagi, kemajuan teknologi serta tantangan yang semakin komplek harus menjadi pemikiran serius para jurnalis.
"Independensi dan keberdayaan pers adalah keniscayaan tuntutan di tengah dinamika penyelenggaraan negara yang makin menunjukkan wajah carut-marut ini. PWI sebagai asosiasi jurnalis harus mampu menjadikan pers sebagai salah satu backbone pelaksana kontrol nasional. Terutama, dalam mengkritisi ketimpangan kebijakan yang tidak pro rakyat," ujar Ketua PWI Jatim, Lutfil Hakim kepada republikjatim.com, Sabtu (23/09/2023).
Menurut Lutfil Hakim, Pers Nasional sangat penting (urgen) melakukan refresh secara struktural dan fundamental pada peran dan fungsinya sebagai alat kontrol nasional (watchdog). Dalam kerangka meluruskan jalannya cita - cita luhur bangsa yakni mewujudkan kehidupan bernegara secara berkeadilan tanpa terkecuali (for all citizens without exception).
"Untuk itu, pers harus memiliki sensitivitas tinggi dalam mendeteksi tanda - tanda jalannya kebijakan yang melenceng dari ruh kehidupan rakyat. Serta kritis dan berani memblowing up the news atas tendensi political connection practices antar kekuatan kepentingan," imbuhnya.
Bagi pria yang akrab disapa Cak Item ini tugas itu adalah amanat UU Pers Pasal 3 dan 6. Yakni selain berperan sebagai the role of educating and conveying information, pers wajib bertanggungjawab memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
"Tugas itu berkaitan dengan kepentingan umum," tegas Cak Item panggilan Lutfil Hakim.
Terkait dengan itu, kata Cak Item, PWI ke depan harus mampu menegakkan prinsip pagar - api (fire - wall) untuk tegaknya independensi. Hal ini agar tercipta kehidupan pers yang berkualitas, profesional serta berdayaguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
"PWI juga perlu memperjuangkan terbitnya sebuah peraturan yang membatasi majority of shares (kepemilikan saham) dari kelompok kepentingan ekonomi - bisnis dan politik atas perusahaan pers. Makanya, kepemimpinan kolektif PWI (sebagai asosiasi jurnalis) ke depan haruslah figur - figur yang secara karakter memiliki leadership courage, kemandirian, high sensitivity and sense of social awareness, berwawasan global serta memiliki komitmen yang tinggi dalam hal etik dan moral," pungkasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
