Sidoarjo (republikjatim.com) - Sejumlah pengurus dan anggota Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Sidoarjo mendatangi kantor DPRD Sidoarjo, Rabu (26/07/2023) sore. Mereka datang bersama anggota dan pengurus Forum Silaturahmi (Forsil) MWCNU se Sidoarjo.
Rombongan MKKS dan Forsil MWCNU ini menyampaikan penolakannya terhadap rencana pembangunan SMK Negeri Prambon dan Sedati serta rencana pembangunan MAN di Tulangan.
Sekretaris MKKS SMK Swasta Sidoarjo, Indra Wahyu Suliswanto mengaku berdasarkan hasil Feasibility Study (FS) Kabupaten Sidoarjo belum membutuhkan SMK Negeri. Alasannya, sampai saat ini masih banyak bangku kosong yang ada di beberapa SMK swasta di Sidoarjo.
"Kami meminta pemerintah untuk memaksimalkan sekolah swasta yang ada di Sidoarjo. Tidak perlu untuk membangun unit sekolah baru. Kalau ada unit sekolah baru, maka nanti banyak sekolah swasta yang jumlah siswanya sedikit. Faktanya sekarang masih banyak bangku kosong di sekolah swasta," ujar Indra Wahyu Suliswanto kepada republikjatim.com, Rabu (26/07/2023) sore.
Tidak hanya itu, dalam hearing kali ini juga dibahas mengenai rencana pendirian MAN di Kecamatan Tulangan. Kepala Kemenag Sidoarjo, M Arwani menyatakan setelah dilakukan kajian soal rencana pendirian MAN Tulangan itu, hasilnya tidak memenuhi syarat.
"MAN Tulangan tidak jadi dibangun, karena tidak memenuhi syarat saat dilaksanakan kajian," ungkap M Arwani.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Pemkab Sidoarjo, Dr Tirto Adi menjelaskan pendirian SMK Negeri ini menjadi bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat Sidoarjo. Menurutnya, Pemkab Sidoarjo saat ini hanya menyediakan lahan. Sedangkan untuk pembangunan gedung SMK Negeri itu kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jatim.
"Kami hanya menyiapkan lahannya saja. Karena pembangunannya sekolah itu kewenangan Provinsi Jatim. Kalau di Sedati lahannya 2 hektar dan kalau SMK Prambon lahannya masih dalam proses pengadaan," papar Tirto.
Karena itu, Tirto mengajak semua pengelola sekolah swasta untuk berani berkompetisi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pihaknya meminta pengelola sekolah swasta agar tidak pernah berfikir tidak mendapat siswa.
"Meskipun posisi sekolahnya berhimpitan (bersebelahan), tapi kalau sekolah kita itu punya ciri khas dan memiliki keunggulan tersendiri, maka siswa akan datang sendiri. Artinya tidak mungkin ada bangku kosong kalau kualitas pendidikannya memang baik dan unggul dari sekolah lain," tegasnya.
Sementara Sekretaris Komisi D DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso berharap rencana pembangunan sekolah baru itu tidak sampai membunuh sekolah lama lainnya. Politisi PAN ini mengajak semua pihak untuk menempatkan sekolah baru itu di lahan (lokasinya) tidak berdekatan dengan sekolah lain yang sudah lama berdiri.
"Dengar pendapat dan menampung usulan seperti ini penting, agar saat pembangunan sekolah negeri didirikan tidak ada pihak yang dirugikan. Karena ini sama-sama bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Semua harus dipertimbangkan secara matang," tandas politisi asal Krian ini. Hel/Waw
Editor : Redaksi
