Sidoarjo (republikjatim.com) - Wakil Bupati (Wabup) Subandi memaparkan Inovasi Publik E - Rebon (Elektronik Rekomendasi Pembudidaya Pengolah dan Nelayan) dalam sesi Presensi dan Wawancara Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 Kemenpan RB di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (12/07/2023). Selain itu, inovasi mencegah stunting bernama Kopi Pahit (Kompilasi Inovasi Porong Cegah dan Atasi Stunting) juga ikut dipaparkan.
Subandi mengatakan Kabupaten Sidoarjo dikenal dengan sebutan Kota Delta. Hal ini dikarenakan wilayahnya berada diantara dua sungai besar pecahan Kali Brantas yakni Kali Surabaya di sebelah utara dan Kali Porong di sebelah selatan. Sebelah timur Sidoarjo berbatasan dengan selat Madura. Hal ini menjadi daerah pantai dan pertambakan yang berair asin (payau).
"Sektor perikanan di Sidoarjo tidak dapat dipandang sebelah mata. Dari total luas tambak sebesar 15.220,39 hektar, sekitar 43,96 persen penghasil bandeng, 18,33 persen penghasil nila, 16,58 persen rumput laut dan 16,65 persen penghasil udang," ujar Subandi kepada republikjatim.com, Rabu (12/07/2023).
Subandi menguraikan potensi di sektor perikanan juga cukup besar. Diantaranya menjadi sumber daya perikanan tangkap maupun budidaya pesisir yang melimpah. Disisi lain, tingkat kebutuhan masyarakat akan produk hasil kelautan dan perikanan juga semakin tinggi. Banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan ini patut diperhitungkan dalam mengangkat perekonomian.
"Hal ini diimbangi dengan teknologi dan inovasi kelautan dan perikanan saat ini juga semakin berkembang. Bahkan, besarnya potensi di sektor perikanan ternyata tidak luput dari berbagai permasalahan yang dihadapi," imbuhnya.
Subandi yang juga mantan Kades Pabean, Kecamatan Sedati ini menilai sejumlah permasalahan itu diantaranya adalah 82 persen nelayan kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal itu diungkapkan dalam survey Institute for Development of Economic and Finance (Indef). Selain itu, kemiskinan masyarakat nelayan yang tinggal di wilayah pesisir sebagai tempat kantong-kantong kemiskinan di daerah. Permasalahan lain, maraknya kegiatan jual beli BBM ilegal dengan harga di atas normal, pengurusan rekomendasi BBM dan SKAI (Surat Keterangan Asal Ikan) yang masih manual membutuhkan biaya, waktu dan tenaga.
"Permasalahan lain adanya ketentuan pengiriman ikan keluar daerah yang mensyaratkan SKAI dan belum adanya database elektronik di sektor perikanan. Beberapa permasalahan itu, E-REBON dibuat bertujuan memberikan kemudahan akses dan meminimalkan biaya pengurusan rekomendasi BBM dan SKAI. Termasuk meningkatkan distribusi produk ikan, meningkatkan produktivitas pelaku usaha perikanan," tegas Subandi yang juga menjabat Ketua DPC PKB Sidoarjo ini.
Wabup menilai E - REBON hadir sebagai solusi dalam memberikan kemudahan dalam kebaruan. Diantaranya menjadi pionir aplikasi rekomendasi BBM dan SKAI yang sudah online di sektor perikanan, hasil surat rekomendasi BBM dan SKAI dapat dicetak mandiri, surat rekomendasi diterbitkan menggunakan tanda tangan elektronik dengan sertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) maupun Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) serta dapat mengupdate database pelaku usaha perikanan secara otomatis dalam sistem.
"E - REBON ini unik dan memiliki nilai tambah yaitu inovasi menjadi win-win solution di tengah ketatnya peraturan perolehan BBM subsidi," jelas mantan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo ini.
Subansi berharap inovasi ini dapat mendorong pengentasan kemiskinan di sektor perikanan serta mampu mendorong program Indonesia Melek Digital, khususnya untuk para nelayan yang terbiasa bekerja secara tradisional. Selain itu, memiliki keunikan nama yang familiar di masyarakat sehingga mudah diingat 'REBON' berasal dari salah satu jenis udang yang sering dikonsumsi masyarakat.
"Inovasi E REBON memiliki akseptabilitas atau kemampuan untuk penyesuaian yang baik. Bahkan dapat dimanfaatkan dan berdampak secara luas. Inovasi E - REBON dapat dengan mudah direplikasi karena memiliki Kode Program (source code) yang jelas. Termasuk, keamanan terjamin karena melewati uji fitur dan uji keamanan dari Dinas Komunikasi dan Informatika," jelasnya.
Subandi menguraikan inovasi E - REBON telah ditiru beberapa daerah. Diantaranya Kabupaten Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan. Selain itu, inovasi ini dapat diintegrasi dengan aplikasi lainnya seperti aplikasi SIPRAJA (Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo) yang merupakan rumah besar dari layanan digital di Sidoarjo.
"Kemudahan lainnya dapat dimodifikasi karena masih banyak ruang untuk penambahan fitur layanan lainnya," urainya.
Dalam pembangunan inovasi E REBON membutuhkan beberapa sumberdaya pendukung. Diantaranya sumber daya keuangan bersumber dari APBD Kabupaten Sidoarjo dengan nilai Rp 73,92 juta untuk pembangunan awal. Kemudian Rp 38,18 juta untuk pengembangan sistem yang semuanya sudah termasuk dengan anggaran pemeliharaan. Kemudian, uji coba serta sosialisasi.
"Selain itu, Sumber Daya Manusia (SDM) pengimplementasian E REBON terdiri dari Inovator, Tim Pengelola, Tim Teknologi Informasi, Kelompok Usaha Perikanan serta petugas Pertamina. Untuk peralatan yang digunakan sangat sederhana yaitu PC atau Hand Phone (HP) yang terkoneksi dengan jaringan internet," jelasnya.
Inovasi E-REBON menjadi wujud pelayanan prima di sektor perikanan. Karena itu, sebagai komitmen dalam implementasi dan pengembangan ke depan Dinas Perikanan Pemkab Sidoarjo membuat strategi keberlanjutan inovasi. Diantaranya strategi institusional, menyusun surat keputusan tentang Implementasi Inovasi dan Tim Pengelola Inovasi, menetapkan inovasi dengan peraturan kepala daerah agar eksistensi inovasi tetap terjamin walaupun ada perubahan SDM pelaksana, strategi manajerial dengan cara peningkatan kapasitas SDM pengelola, pemberlakuan SOP, pelaksanaan pelayanan satu pintu di MPP serta pembentukan tim pengelola inovasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala serta pengembangan fitur aplikasi.
"Termasuk strategi sosial dengan cara sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, melakukan integrasi dengan pemerintah kecamatan, desa/kelurahan agar dapat cetak hasil rekomendasi serta kerjasama dengan BPR Delta Artha melalui pemberian rekomendasi Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda) bagi kelompok tani perikanan yang membutuhkan. Dengan menjalankan strategi ini tujuan inovasi E-REBON ke depan dapat tercapai yakni untuk kemudahan layanan dan kesejahteraan sektor perikanan," paparnya.
Sementara soal inovasi KOPI PAHIT (Kompilasi Inovasi Porong Cegah dan Atasi Stunting berlatar belakang tingginya angka stunting di Sidoarjo sebesar 23,9 persen. Khusus di wilayah kerja Puskesmas Porong sebesar 28 persen. Kecamatan Porong sendiri menjadi wilayah terdampak Lumpur Lapindo sehingga akses pelayanan kesehatan terganggu (sulit). Cakupan penimbangan bayi dan balita relatif rendah sehingga intervensi sering terlambat dan tidak optimal. Apalagi, pemahaman tentang kesehatan khususnya yang berkaitan dengan stunting.
"Tujuan menurunkan angka stunting di wilayah kerja Puskesmas Porong melalui kolaborasi 7 inovasi terintegrasi dari 6 program puskesmas yang bertujuan mencegah dan mengatasi stunting di wilayah kerja puskesmas Porong. Yakni dengan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat secara dini dan proaktif melakukan deteksi terhadap bayi dan balitanya sendiri - sendiri," tandasnya.
Sedangkan kebaruan (nilai tambah) integrasi 7 inovasi dari 6 program puskesmas secara komprehensif yakni orang tua, wali, kader dan nakes dapat mengetahui status gizi dan stunting secara real time melalui aplikasi KOPI PAHIT. Kemudian mendeteksi dini melalui aplikasi KOPI PAHIT yang sekaligus memetakan faktor risiko penyebab stunting dan mendorong intervensi cepat agar penanganan stunting dapat lebih optimal. Serta edukasi konsultasi nakes dan pengaduan survei kepuasan dapat diakses melalui aplikasi KOPI PAHIT.
"Signifikansinya menurunkan angka stunting dari 10 persen Tahun 2021 menjadi 3,61 persen Tahun 2022. Kemudian, mengetahui status gizi dan stunting balita secara real time, mudah diakses di mana saja (meningkatkan cakupan data penimbangan balita), meningkatkan kesadaran orang tua pada status kesehatan balitanya serta lebih pro aktif berkonsultasi dengan tenaga kesehatan (data meningkat dari 43 persen menjadi 83.15 persen," pungkasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
