Sidoarjo (republikjatim.com) - Pemkab Sidoarjo sukses mempertahankan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Capaian WTP Tahun 2023 ini untuk yang kesepuluh kalinya diraih secara berturut-turut oleh Pemkab Sidoarjo.
Penilaian WTP tahun ini diraih atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sidoarjo Tahun Anggaran 2022. Penyerahan LHP LKPD TA 2022 Kabupaten Sidoarjo dengan opini WTP dilakukan Kepala BPK RI Perwakilan Jatim, Karyadi kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur didampingi Ketua DPRD Sidoarjo, Usman.
Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali yang akrab disapa Gus Muhdlor merasa bangga dengan capaian ini. Alasannya, opini WTP menjadi bukti kualitas penyusunan laporan keuangan Pemkab Sidoarjo disajikan secara wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
"Alhamdulillah hari ini LHP LKPD TA 2022 Pemkab Sidoarjo mendapat penilaian WTP lagi. Ini menjadi tugas kami ke depan untuk mempertahankan WTP yang sudah diraih sepuluh kali berturut-turut," ujar Gus Muhdlor kepada republikjatim.com, Kamis (25/05/2023) sore usai penerimaan.
Bupati muda alumni Fisip Unair, Surabaya ini menjelaskan prestasi ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Sidoarjo. Selain itu, dukungan dari seluruh masyarakat Sidoarjo yang telah mengawal roda pembangunan di Sidoarjo. Termasuk di dalamnya dukungan anggota dan pimpinan DPRD Sidoarjo selama penyusunan anggaran dan pengawasan anggaran.
"Karena itu, saya mengapresiasi hasil kerja keras yang dilakukan jajaran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo dalam mengawal dan mengelola keuangan daerah selama setahun terakhir," tegas Bupati alumni SMAN 4 Sidoarjo ini.
Ke depan Gus Muhdlor bakal terus mendorong jajarannya untuk mempertahankan opini WTP pada penilaian tahun-tahun berikutnya. Dirinya menilai opini WTP memiliki peran penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
"Untuk itu, saya meminta komitmen ASN Pemkab Sidoarjo dalam mengelola APBD secara profesional, akuntabel dan transparan. Opini ini, selain meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan uang negara, opini WTP juga menjadi bukti APBD Sidoarjo dikelola secara bijak, profesional, akuntabel dan transparan," jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo, H Usman M Kes mengapresiasi capaian opini WTP dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur ini. Baginya, tidak mudah dalam sebuah pemerintahan dengan pembangunan fisik yang cukup banyak terutama pembangunan jalan beton, mampu mempertahankan penilaian opini WTP kesepuluh itu.
"Selain mengapresiasi, kami sebagai wakil rakyat Sidoarjo bakal tetap memperkuat pengawasan agar penyusunan, penggunaan dan pengawasan anggaran di lingkungan Pemkab Sidoarjo tetap sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)," pungkasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
