Sidoarjo (republikjatim.com) - Angka stunting di Kabupaten Sidoarjo sebesar 16 persen. Sedangkan kemiskinan ekstrem ada di angka 1,32 persen. Angka itu, diakui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof Dr Muhadjir Effendy, MAP masih dibawah rata-rata nasional.
Pengakuan itu, dilontarkan Muhajir Effendy saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sidoarjo, Minggu (21/05/2023). Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini, mengunjungi Balai Kelurahan Sidoklumpuk, Kecamatan Sidoarjo sambil membagikan sembako untuk warga setempat.
Dalam kesempatan ini Menko PMK juga mengajak dialog warga agar menyampaikan problem soal penurunan stunting maupun kemiskinan ekstrem. Muhajir didamping Pj Sekda Sidoarjo, Andjar Surjadianto serta sejumlah Kepala OPD terkait dan para Camat. Kedatangan Muhadjir ingin memastikan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Sidoarjo. Nantinya, akan disinkronisasi melalui pengendalian program terpadu penanganan dua permasalahan itu.
"Saya mengapresiasi kinerja Pemkab Sidoarjo atas penanganan permasalah stunting dan kemiskinan ekstrem di Sidoarjo.Kabupaten Sidoarjo, alhamdulillah angka stunting berada diposisi 16 persen lebih sedikit. Sedangkan kemiskinan ekstrem 1,3 persen. Memang sudah dibawah rata-rata nasional, tetapi kita targetkan stunting dibawah 10 persen tahun depan dan kemiskinan ekstremnya diusahakan mendekati nol," ujar Prof Dr Muhajir Effendy kepada republikjatim.com, Minggu (21/05/2023).
Muhadjir berharap Pemkab Sidoarjo bekerja lebih keras lagi menurunkan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Tahun depan penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem dapat lebih signifikan. Pihaknya yakin Sidoarjo mampu melakukan itu. Dirinya melihat sendiri koordinasi Pemkab Sidoarjo dengan sejumlah pihak terkait untuk menuntaskan kedua permasalahan itu.
"Ini ada Pak Sekda yang membuat laporan sangat bagus dan kita cek koordinasi di lapangan sudah bagus. Pengendalian stunting di seluruh Puskesmas di Sidoarjo sudah ada alat USG dan saya sarankan juga pengadaan alat antropometri tidak menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), tetapi bisa langsung mengajukan ke Kemenkes RI pengadaannya," imbuhnya.
Selain itu, menteri asal Malang ini meminta seluruh pihak dilibatkan dalam penanganan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Permasalahan itu, tidak hanya tuntas melalui DAK APBD Pemkab Sidoarjo maupun alokasi pada Dana Desa. Namun juga keterlibatan pihak swasta sangat dibutuhkan.
"Sidoarjo ini daerah industri. Sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya cukup kuat digunakan untuk mengintervensi program penuntasan stunting dan kemiskinan ekstrem. Termasuk mengajak beberapa perusahaan terlibat melalui CSR untuk menangani stunting dan kemiskinan ekstrem," tegas Muhajir Effendy.
Sementara Pj Sekda Sidoarjo, Andjar Surjadianto menegaskan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sidoarjo turun signifikan. Dari 2,36 persen di Tahun 2021 turun menjadi 1,32 persen di Tahun 2022.
"Jumlah penduduk miskin ekstrem di desil 1 sebesar 34.728 jiwa sesuai data Kemenko PMK. Sesudah dipadu padankan dengan data terpadu kesejahteraan sosial menjadi sebesar 15.986 individu yang tersebar di 18 kecamatan di Sidoarjo," katanya.
Andjar mengungkapkan Pemkab Sidoarjo memiliki komitmen kuat menuntaskan kemiskinan ekstrem. Berbagai program dan bantuan disampaikan kepada masyarakat. Mulai dari bantuan siswa kepada keluarga miskin, rehab rumah maupun bantuan makanan gratis bagi Lansia dan penyandang disabilitas berat.
"Ada juga bantuan pangan non tunai dan pelatihan dan pemberdayaan bagi perempuan miskin, bantuan warung rakyat dan lain sebagainya. Itu semua untuk mengatasi masalah stunting dan kemiskinan ekstrem," pungkasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
