Tarif Rumah Potong Unggas Krian Tidak Kompetitif, Pemkab Sidoarjo Ajukan Perda Perubahan


Tarif Rumah Potong Unggas Krian Tidak Kompetitif, Pemkab Sidoarjo Ajukan Perda Perubahan SIDAK - Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono menggelar sidak ke RPH dan RPU Krian karena jasanya dinilai kurang kompetitif dan kalah dengan tarif yang diberikan pihak swasta, Senin (01/02/2021).

Sidoarjo (republikjatim.com) - Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh Pemkab Sidoarjo selain pajak adalah sektor jasa Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU). Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono yang akrab disapa Cak Hud bakal mengoptimalkan pengelolaan RPH dan RPU yang dikelola Dinas Pertanian dan Peternakan Pemkab Sidoarjo itu. Hal ini agar mampu menambah PAD.

Hasil sidak Cak Hud di RPU Krian misalnya, ada masukan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan jika harga jasa penyimpanan ayam potong Rp 75 per kilogram. Sedangkan diluar yang disediakan pihak swasta berkisar Rp 25-35 per killgram. Selain itu, tempat penyimpanan daging (cool storage) yang dimiliki RPU Krian kapasitasnya maksimal 8 ton.

Sedangkan kebutuhannya setiap tahun bertambah. Selain itu, RPU Krian per hari maksimal bisa melayani 1.500 potong unggas. Untuk penyimpanan daging kapasitasnya 8 ton.

"Di Tahun 2021 ini sudah masuk anggaran penambahan pembelian cool storage kapasitas bisa dua kali lipat," ujar Hudiyono kepada republikjatim.com, Senin (02/01/2021).

Cak Hud dalam waktu dekat bakal mengajukan perubahan Perda Tarif RPU agar bisa bersaing dengan pihak swasta. Saat ini tarif di RPU sesuai Perda untuk pemeriksaan unggas per ekor Rp 100 dan tarif potong Rp 500 per ekor.

"Kami akan ajukan perubahan Perda Tarif Jasa Pemakaian RPU. Tujuannya agar PAD bisa naik dan harganya mampu bersaing kompetitif dengan pihak swasta," tegasnya.

Selama ini, kata Cak Hud sejak pelaksanaan PPKM, pendapatan RPU Krian menurun karena beberapa hari diliburkan. Cak Hud minta layanan potong unggas dan hewan tetap berjalan seperti biasa untuk melayani pelanggan. Tujuannya agar meski pademi Covid-19 perekonomian tetap berjalan. Namun, syaratnya menjalankan protokol kesehatan.

"Pendapatan menurun karena memang ada sebagian diliburkan. Yang biasanya kerja bisa dua shift selama PPKM ini jadi satu shift. Saya minta layanan RPU tetap buka seperti biasanya," tandasnya. Hel/Waw