Sidoarjo (republikjatim.com) - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memiliki peran dan fungsi sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini, karena pedoman dalam penyusunan RKPD dan tolak ukur untuk menilai capaian kinerja.
Dengan mengambil tema Penguatan Konektivitas Kawasan Strategis Sebagai Pendorong Transformasi Ekonomi Inklusif, Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran serta Peningkatan SDM yang Berkarakter, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menggelar Musrenbang RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 di Hotel Aston Kahuripan, Sidoarjo, Rabu (15/03/2023).
Kegiatan ini dibuka Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Subandi. Menurut Subandi Tahun 2020 telah melewati masa kontraksi ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19. Di Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi minus 3,69 persen. Namun saat ini, tanda-tanda pemulihan perekonomian mulai terlihat pada skala nasional maupun Provinsi Jawa Timur, termasuk Kabupaten Sidoarjo.
"Hal ini, tidak terlepas dari dukungan masyarakat serta semua pemangku kebijakan. Sehingga Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo berada pada posisi 7,53 persen," ujar Subandi.
Capaian ini, kata Subandi melebihi dari target. Begitu pula dengan realisasi indeks pembangunan manusia pada Tahun 2022 sebesar 81,02 persen. Angka ini juga melampaui target 80,77 persen.
"Capaian ini juga lebih tinggi dari Provinsi Jawa Timur sebesar 72,75 persen. Untuk itu, dalam Musrenbang ini kita perlu menggaris bawahi realisasi indeks reformasi birokrasi indeks dan gini indeks kualitas lingkungan hidup masih di bawah target," imbuhnya.
Bagi Subandi, index reformasi birokrasi berada pada realisasi B dari target BB, indeks GINI realisasi 0,373 persen dari target 0,359 persen dan indeks kualitas lingkungan hidup realisasi 57,54 persen dari target 59,8 persen. Hal ini perlu penajaman kembali rumusan program kegiatan dengan tetap mengedepankan asas efektivitas, efisien serta pertimbangan kemampuan fiskal daerah dalam mencapai target yang ditentukan.
"Penyusunan RKPD Tahun 2024 menjadi momentum bersama untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2021 sampai Tahun 2026 yaitu Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju Berkarakter dan Berkelanjutan," tegas mantan Kades Pabean, Kecamatan Sedati ini.
Saat ini, yang menjadi prioritas dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo di Tahun 2024 yaitu penataan kota dan sistem terpadu pengurai kemacetan dan pemenuhan infrastruktur pendorong konektivitas antar wilayah, peningkatan kualitas sarana prasarana perumahan dan permukiman, penanganan sampah terpadu serta sarana prasarana utilitas lain yang berwawasan lingkungan. Kemudian, pemenuhan kebutuhan sosial dasar, ketahanan pangan dan energi berkelanjutan serta revitalisasi nilai budaya lokal sebagai spirit pendukung pembangunan daerah.
"Termasuk mendorong berkembangnya sektor strategis industri, perdagangan, jasa dan mendorong berkembangnya usaha mikro, koperasi, industri kreatif pariwisata yang berorientasi pengentasan kemiskinan serta pengangguran, penguatan daya saing sumberdaya manusia yang berkarakter dan terakhir penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menciptakan suasana yang setara, toleran, tertib dan nyaman," jelasnya.
Wabup Sidoarjo menyampaikan pembangunan juga difokuskan dalam pencapaian target 17 program prioritas serta pencapaian target indeks kinerja utama dan indeks kinerja daerah. Untuk mewujudkan hal itu, dibutuhkan sumber pendanaan, baik yang berasal dari pendapatan daerah transfer pusat ke daerah maupun yang bersumber dari partisipasi dunia usaha. Yakni CSR sebagai upaya untuk meringankan beban kapasitas fiskal Pemkab Sidoarjo.
"Untuk itu, saya mengajak kepala perangkat daerah untuk mengusulkan program ke pemerintah pusat melalui usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan kepada Pemerintah Provinsi sebagai bahan Musrenbang Provinsi Jatim. Usulan pembangunan itu sebagai salah satu bentuk sinkronisasi dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," paparnya.
Sementara Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Sidoarjo, Dr Heri Soesanto menegaskan Musrenbang diselenggarakan dengan tujuan pembahasan prioritas pembangunan daerah serta penyelarasan tentang penyelamatan dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur. Selain itu, juga pembahasan prioritas program dan kegiatan yang diusulkan pembiayaannya melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN atau sumber pendanaan lainnya yang sah.
"Nanti akan disepakati bersama tentang rumusan akhir rancangan RKPD dan rancangan Renja Daerah. Meliputi prioritas pembangunan dan platform pagu anggaran berdasarkan program prioritas dan fungsi perangkat daerah, daftar kegiatan prioritas baik berdasar sumber pembiayaan APBD Kabupaten, APBD provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah," tandasnya.
Dalam kegiatan yang dihadiri 80 peserta ini, salah satunya yang hadir pejabat Provinsi Jawa Timur yakni Asisten Administrasi Umum Setdaprov Jatim. Selain itu, dihadiri Forkopimda Sidoarjo serta Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo. Hadir pula instansi vertikal di Sidoarjo serta organisasi kemasyarakatan.
Dalam kesempatan ini dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 oleh Wakil Bupati Sidoarjo, Asisten Administrasi Umum Setda Prov Jawa Timur, Dandim 0816 Sidoarjo, Ketua DPRD Sidoarjo, Kepala Bappeda Sidoarjo, TP PKK Kabupaten Sidoarjo serta Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, CSR Sidoarjo, BKNU, Cepad Indonesia dan terakhir dengan Forum Anak Sidoarjo. Hel/Waw
