Jakarta (republikjatim.com) - Tepat 15 Juli 2023 kemarin, BPJS Kesehatan memeringati hari jadi ke 55. Tonggak sejarah terbentuknya program jaminan kesehatan dimulai dengan berdirinya Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) Tahun 1968 yang memberikan jaminan kesehatan bagi para pegawai negara, penerima pensiun dan keluarganya. Atas dasar itu, maka tanggal 15 Juli 1968 dimaknai sebagai hari lahir BPDPK yang merupakan cikal bakal BPJS Kesehatan penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Dalam perkembangannya, lembaga ini berganti status menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perum Bhakti Husada dan PT Askes (Persero) yang juga mencakupi kesehatan karyawan BUMN beserta keluarganya. Hingga akhirnya sesuai amanatkan UU SJSN dan UU BPJS, lembaga ini bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mengimplementasikan cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage) bagi seluruh masyarakat Indonesia.
"Memaknai HUT ke 55 tahun dan hampir 10 tahun implementasi Program JKN, kami mengapresiasi perjuangan dan semangat kolaborasi seluruh elemen dan pemangku kepentingan yang berkontribusi positif atas suksesnya penyelenggaraan Program JKN bagi penduduk Indonesia. Setelah hampir 10 tahun lalu berjuang melalui transformasi dari PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dengan segala dinamika yang terjadi hingga penyelenggaraan Program JKN tetap sustain. Saat ini BPJS Kesehatan kembali melakukan transformasi," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam Sarasehan HUT ke 55 BPJS Kesehatan, di Jakarta, Senin (31/07/2023).
Ghufron menambahkan di usia ke 55 BPJS Kesehatan, pengelolaan Program JKN mendapat tantangan baru, khususnya dalam meningkatkan mutu layanan. Selama hampir satu dekade ini pula tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan Program JKN juga semakin meningkat. Kendati begitu, Program JKN bersama BPJS Kesehatan tidak henti melakukan sejumlah perbaikan dan inovasi untuk meningkatkan kualitas dari berbagai sisi.
"Karena itu di hari jadi ke 55, BPJS Kesehatan mengangkat tema Tranformasi Mutu Layanan, Komitmen Bersama Demi Kesejahteraan Bangsa. Ini sebagai upaya untuk menggaungkan upaya transformasi mutu layanan baik internal BPJS Kesehatan maupun seluruh stakeholder terkait," imbuhnya.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga memberikan kado HUT dengan mempersembahkan hadiah terindah untuk peserta JKN yakni berupa berbagai terobosan untuk memberikan kemudahan serta mutu layanan kepada peserta. Seperti i-Care JKN sebuah terobosan penyediaan data riwayat pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan antar fasilitas kesehatan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Selain itu, meluncurkan Program Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi (PESIAR) untuk percepatan perluasan rekrutmen peserta hingga ke tingkat desa. Simplifikasi Layanan Kantor Cabang yang dilakukan memangkas waktu tunggu dan mempercepat proses layanan serta menyediakan fungsi Service Officer secara mobile dan berbagai layanan unggulan teknologi informasi yang mendukung implementasi Program JKN.
"Kami juga meluncurkan wajah terbaru website BPJS Kesehatan untuk kemudahan masyarakat memperoleh informasi," tegasnya.
Berbagai kemudahan, kata Ghufron Mukti juga dipersembahkan melalui implementasi Rujukan MANTAP atau simplifikasi rujukan dengan kasus dan kondisi tertentu. Tujuannya, peserta dapat merujuk ke RS Kelas B dan RS Kelas A yang dapat langsung dipilih oleh FKTP tanpa harus melalui Klinik Utama/RS Kelas D/C.
"Sebagai upaya perluasan akses layanan, BPJS Kesehatan juga memberikan kompensasi bagi Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS) untuk membuka akses layanan kesehatan di daerah terpencil sehingga dapat meningkatkan pemerataan derajat kesehatan masyarakat," paparnya.
Dalam kesempatan ini, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan dinamika perjalanan implementasi Program JKN BPJS Kesehatan. Hal ini sudah dilalui dan menjadi pengalaman berharga dalam menjaga keberlangsungan jaminan kesehatan di Indonesia. Budi menyorot juga BPJS kesehatan dapat membantu dalam transparansi biaya pelayanan kesehatan di Indonesia dan menjaga standar tarif yang ada.
"Khususnya, menghadapi tantangan bonus demografi Indonesia. Pada tahun 2030 Indonesia memiliki tantangan terhadap puncak bonus demografi yaitu diharapkan masyarakat akan mengalami peningkatan pendapatan karena peningkatan jumlah masyarakat usia produktif. Kalau Indonesia tidak bisa memanfaatkan momentum puncak demografi ini sebagai momentum peningkatan pendapatan masyarakat, maka akan kehilangan kesempatan dan terus menjadi negara dengan middle income. Untuk itu, peran BPJS Kesehatan menjadikan manusia Indonesia yang sehat sangat penting melalui pembiayaan kesehatan yang kuat. BPJS Kesehatan juga diharapkan dapat menjaga standar biaya pelayanan kesehatan ini di tengah lonjakan bonus demografi," ungkap Budi.
Budi mengapreasiasi kinerja BPJS Kesehatan mulai dari kolektibilitas yang semakin baik, klaim layanan kesehatan diproses dengan sangat cepat dan mulai fokus pada upaya pencegahan.
"Kami juga melihat demand side sudah berhasil diperoleh melalui cakupan kepesertaan yang semakin besar dan kini yang menjadi tantangan bagaimana dapat mengakomodir supply side," jelasnya.
Sementara Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Agus Suprapto menyoroti bagaimana kemiskinan ekstrim menjadi tantangan Pemerintah saat ini dan BPJS Kesehatan memiliki andil dalam upaya penanganannya.
"Jaminan kesehatan di Indonesia makin maju dan sukses. Saat ini berbagai inovasi sangat responsif menjawab kebutuhan peserta mulai dari waktu tunggu hingga pemakaian Mobile JKN," tandasnya. Hel/Waw
