Sidoarjo (republikjatim.com) - Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus bersinergi dengan pemerintahan desa. Permintaan itu disampaikan saat pelantikan 9 anggota BPD Pepelegi periode 2019-2025 di Pendopo Balai Desa Pepelegi, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jum'at (06/09/2019) malam.
"BPD yang dilantik mengikat janji dengan Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas sebagai anggota BPD," katanya.
Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD memiliki 3 fungsi utama. Yakni bersama Kepala Desa menyusun Peraturan Desa (Perdes), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja Pemerintahan Desa.
"Anggota BPD adalah wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan. Maka harus terlibat dalam menetapkan Peraturan Desa, menjadi kontrol sosial dan politik bagi kepala Desa serta harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa yang diwakilinya," imbuhnya.
Selain itu, Abah Ipul meminta anggota BPD yang baru dilantik untuk dapat melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan. Apalagi, BPD bagian dari Pemerintahan Desa sekaligus merupakan lembaga perwujudan demokrasi di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
"Sebagai mitra pemerintahan, harus mampu membangun hubungan yang harmonis serta bekerjasama dalam pemerintahan desa. Selain itu harus berinisiatif membuat peraturan desa dan dituntut mampu menumbuh kembangkan partisipasi serta peran aktif dalam proses pembangunan di desa," tegasnya.
Sementara itu, Saiful juga berharap BPD menggalakkan pemberdayaan di desa. Tujuannya mendorong terwujudnya kemandirian desa baik aspek sosial maupun aspek ekonomi.
"Semua itu dalam rangka pencapaian visi misi Sidoarjo yang Inovatif, Sejahtera, Mandir dan berkelanjutan," pungkasnya. Waw
