Sidoarjo (republikjatim.com) - Perhatian Bakal Calon Bupati (Bacabup) Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono (BHS) terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sidoarjo sangat serius. Kali ini, Bacabup Sidoarjo yang siap maju dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) 9 Desember 2020 itu, mengunjungi sentra UMKM yang memproduksi tahu dan tempe di Desa Sepande, Kecamatan Candi, Sidoarjo, Kamis (04/06/2020).
Usai berdialog dengan sejumlah pemilik UMKM Tahu dan Tempe, BHS menyatakan siap mengembangkan dan membranding tahu dan tempe produksi asli Sidoarjo itu. Salah satu upayanya adalah dengan pemberian merek (branding) tahu Sidoarjo yang bakal siap bersaing dengan Tahu Kediri maupun Tahu Sumedang (Jawa Barat).
"Tahu di Sepande ini, harus berkembang dan memiliki branding sendiri. Misalnya Tahu Khas Sidoarjo. Karena tahu asal Sidoarjo ini dikenal paling enak. Kalau saya diamanahi menjadi Bupati Sidoarjo produksi tahu harus berkembang dengan branding tersendiri yang siap bersaing dengan Tahu Kediri dan Sumedang. Termasuk membuatkan gapura (papan) Sentra Tahu dan Tempe di kampung produsen tahu dan tempe itu," ujar Bambang Haryo Soekartono kepada republikjatim.com, Kamis (04/06/2020) di UMKM Tahu Dusun Krajan, Desa Sepande, Kecamatan Candi, Sidoarjo.
Pemberian merek itu, lanjut Bambang Haryo diharapkan akan mampu mendongkrak dan meningkatkan produksi tahu asal Sidoarjo. Apalagi, Bambang menilai UMKM Tahu dan Tempe merupakan aset luar biasa yang dimiliki Sidoarjo. Selain sebagai jenis makanan bergizi, keberadaan UMKM tahu dan tempe juga menyerap banyak tenaga kerja untuk kelas home industri (industri rumah tangga).
"Karenanya UMKM Tahu dan Tempe akan menjadi perhatian serius saya jika dimanahi menjadi Bupati Sidoarjo. Termasuk soal penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bunganya 6 persen harus bisa dimanfaatkan maksimal UMKM di Sidoarjo," imbuhnya.
Anggota Komisi VI DPR RI periode 2014-2019 ini juga berharap pemerintah, khususnya pemerintah daerah harus mampu mengupayakan agar harga kedelai sebagai bahan baku utama tahu dan tempe bisa stabil. Bahkan bisa dibawah angka Rp 7.000 per kilogram.
"Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) harus membantu UMKM Tahu dan Tempe dalam pengadaan kedelai murah. Karena semua kedelai yang digunakan bahu baku tahu dan tempe merupakan hasil impor. Maka Disperindag harus bisa memilih mana yang harganya lebih murah. Sebenarnya kita ingin swasemda kedelai, tetapi agak sulit mengingat kondisi tanah di Indonesia konturnya berbeda," tegasnya.
Tidak hanya soal bahan baku utama kedai, dalam dialog itu para pengusaha tahu juga mengeluhkan soal pasokan dan ketersediaan bahan bakar kayu untuk proses produksi tahu. Saat berkunjung ke UMKM tahu milik Farid yang dikelolah Siti Masnunah bercerita harus membeli kayu bakar dari Kabupaten Pasuruan. Karena itu, BHS siap memfasilitasi pengadaan kayu sebagai bahan bakar itu hingga siap memfasilitasinya dengan penggunaan jaringan gas alam.
"Saya heran kenapa Sidoarjo tidak bisa memberikan kontribusi kayu bakar untuk produsen tahu. Padahal Sidoarjo ada 950 industri menengah dan besar. Termasuk ada tiga industri mebel berskala internasional. Tapi tak bisa dimanfaatkan menyuplai bahan bakar para pemilik UMKM Tahu," paparnya.
Bagi BHS, peran pemerintah daerah semestinya pasokan sisa kayu industri itu tidak jatuh ke para tengkulak. Jika dibeli tengkulak, maka bisa dipastikan harganya menjadi lebih mahal. Sementara UMKM tahu membutuhkan kayu bakar dengan cepat dan dengan harga yang murah.
"Saya berharap UMKM tahu bisa mendapatkan kayu bakar dengan harga murah dan cepat. Jika saya diamanahi sebagai Bupati Sidoarjo, saya bakal mengusahakan pipanisasi gas untuk masyarakat Sidoarjo, khususnya untuk pelaku UMKM. Sehingga UMKM tahu seperti di Desa Sepande tidak perlu lagi menggunakan kayu bakar. Apalagi, Sidoarjo memiliki sumber gas, yang kini dikelola Minarak Brantas Gas yang produksinya dijual melalui Perusahaan Gas Negara (PGN). Saya berharap pelaku UMKM di Sidoarjo mendapat prioritas penyaluran gas itu karena sumber gas ada di Sidoarjo," pintahnya.
Sementara Ketua Fraksi Golkar DPRD Sidoarjo, Warih Andono mengaku bakal membantu menyelesaikan sejumlah masalah yang dihadapi UMKM di Sidoarjo, termasuk UMKM tahu dan tempe. Mulai dari masalah perizinan hingga kebutuhan tambahan permodalan.
"Kalau pemerintah daerah tidak memudahkan misalnya perizinan, maka UMKM di Sidoarjo ini akan mati," tandas Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo ini. Hel/Waw
