Sidoarjo (republikjatim.com) - Bakal Calon Bupati (Bacabup) Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyempatkan diri untuk berdialog dengan pedagang Pasar Krian di tengah-tengah kesibukan melaksanakan penyemprotan disinfektan dan pembagian masker dalam upaya memerangi penyebaran virus Corona (Covid-19). Dalam dialog itu, BHS mendapatkan sejumlah keluhan para pedagang dan konsumen yang memasuki pasar tradisional terbesar di Sidoarjo itu.
"Banyak sarana dan prasarana pasar yang belum terpenuhi. Termasuk salah satunya soal Alat Pemadam Kebakaran (Apar) serta harga sembako yang tidak stabil," keluh salah seorang pedagang Pasar Krian Mariyani kepada republikjatim.com, Kamis (16/04/2020).
Menanggapi sejumlah keluhan itu, Bacabup Sidoarjo, BHS bakal mendorong Pasar Krian menjadi Pasar berstandar Nasional Indonesia (SNI). Selain dilengkapi dengan Apar di sejumlah titik, juga akan menyediakan penyemprot air ke seluruh bangunan pasar sebagai upaya antisipasi ketika ada musibah kebakaran bisa langsung diminamilir.
"Kalau tak ada saluran penyemprotan air (spingkler) ke seluruh bangunan, maka saat ada musibah kebakaran akan menyulitkan pemadaman. Selain itu, tidak bisa menyelamatkan pedagang maupun konsumen termasuk barang dagangnnya. Saya tak mau ada korban saat ada bencana kebakaran di pasar tradisional. Karena itu harus ada jaringan penyemprot air otomatis itu," paparnya.
Selain itu, agar menjadi pasar mengantongi SNI, Pasar Krian juga harus dilengkapi ruang kesehatan, ruang ibu menyusui, serta ada alat timbang tera. Hal itu untuk meminimalisir adanya kekurangan timbangan saat konsumen ragu dengan takaran belanjanya.
"Termasuk harus dilengkapi dengan daftar harga kebutuhan pokok digital di pintu masuk pasar. Hal itu agar bisa diketahui harga kebutuhan pokok. Yang tak kalah penting adalah harus ada Satgas Pangan dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok di pasaran," tegasnya.
Selain itu, lanjut mantan anggota DPR RI ini sarana dan prasarana lain yang harus dilengkapi adalah adanya bank di pasar. Baginya minimal ada 3 kios bank di setiap pasar tradisional agar pedagang bisa menyimpan uangnya dengan aman.
"Kalau saya diamanati jadi Bupati, tiap pasar akan kami dorong 3 bank memberikan kios (galeri) layanan. Misalnya bisa BRI, Bank Mandiri dan Bank Jatim. Itu agar pedagang bisa menyimpang uangnya langsung secara aman. Apalagi Pasar Krian sangat strategis di jalur propinsi dan mampu menampung 3.500 pedagang," jelasnya.
Bambang juga membantu soal Alat Pemadam Kebakaran (Apar) yang ada di pasar tersebut. Dari 14 unit Apar yang ada sudah dalam keadaan tidak dapat digunakan (expired). Menurut keterangan petugas UPT Pasar Krian saat Bambang Haryo menanyakan kondisi pemadam tersebut.
"Hari ini, saya langsung berinisiatif membantu mengisikan 2 botol pemadam untuk dapat difungsikan. Saya akan membantu mengisikan 2 botol pemadam untuk pasar Krian ini, agar dapat digunakan untuk mengatasi sementara kalau terjadi musibah awal kebakaran," ucapnya.
Tidak hanya itu, pemilik perusahaan PT Dharma Lautan Utama Grup ini, juga mendesak Pemkab Sidoarjo memberikan subsidi retribusi untuk para pedagang saat terjadi pandemi virus Corona. Hal ini, lantaran pedagang juga pendapatannya berkurang lantaran hasil jualan menurun sejak adanya pandemi Covid-19. Bagi BHS pedagang pasar tradisional juga menjadi korban terdampak wabah Covid-19.
"Kalau ada pembebasan retribusi atau paling tidak diberi keringanan itu akan meringankan beban pedagang. Karena pedagang juga merasakan hasil penjualan yang menurun," ungkapnya.
Bambang juga menginginkan pasar di Sidoarjo dapat berkembang untuk mendorong ekonomi kerakyatan. Karena menampung 3.500 pedagang. Selain itu, para pedagang merupakan aset penyumbang devisa (pendapatan) daerah yang sangat besar. Selain itu karena pasar adalah fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah berbeda dengan pasar modern yang memiliki pangsa pasar masyarakat kelas menengah keatas.
"Kami berharap ke depan pasar Krian yang merupakan pasar tradisionil ini memiliki fasilitas-fasilitas yang memberikan rasa nyaman dan aman baik bagi pedagang maupun konsumen," urainya.
Sementara itu, Ketua DPD Golkar Sidoarjo, Warih Andono mengapresiasi langkah seluruh Pasar Tradisional menjadi pasar yang mengantongi SNI.
"Kalau bisa dari 26 pasar tradisional di Sidoarjo ber SNI semua. Kecuali pasar desa biar dikelolah BUMDes," tandas Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo ini. Hel/Waw
