Bersama Empat Kabupaten/Kota di Jatim, Sidoarjo Terpilih Sebagai Role Model Implementasi SSK


Bersama Empat Kabupaten/Kota di Jatim, Sidoarjo Terpilih Sebagai Role Model Implementasi SSK DUKUNG - Wabup Sidoarjo, Subandi menandatangani berita acara dukungan implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Sidoarjo 2023 di ruang Delta Wicaksana Sekretariat Daerah, Rabu (26/07/2023).

Sidoarjo (republikjatim.com) - Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Subandi menandatangani berita acara dukungan Kepala Daerah dalam rangka implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023, Rabu (26/07/2023).

Dalam penandatanganan di ruang Delta Wicaksana Sekretariat Daerah Pemkab Sidoarjo ini disela-sela audiensi dengan Pokja Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo terpilih sebagai role model implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota itu.

Wabup Sidoarjo, Subandi yang juga menjadi tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim dan Penanganan Stunting Pemkab Sidoarjo mengatakan percepatan pembangunan sektor sanitasi menjadi kegiatan pembangunan yang harus diprioritaskan. Menurutnya, pembangunan ini menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia agar wajib dan harus dipenuhi.

"Permasalahan sanitasi permukiman di Sidoarjo dapat terlihat dari masih rendahnya kualitas dan tingkat pelayanan sanitasi. Khususnya, pada sektor air limbah domestik," ujar Subandi.

Hal itu, lanjut Subandi disebabkan masih rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi. Selain itu, masih kurangnya koordinasi antar sejumlah pihak yang berkepentingan. Baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten  maupun kelurahan/desa. Dirinya juga melihat integrasi perencanaan dan program pembangunan belum tertata. 

"Kurangnya minat dunia usaha untuk berinvestasi di sektor air limbah domestik ini juga terlihat. Hal ini karena pertimbangan ekonomis dan keuangan. Disamping tiga hal itu, yang menjadi tantangan saat ini berdasarkan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten / Kota (SSK) 2022, cakupan akses sanitasi masih sebesar 98,9 persen. Sehingga untuk mencapai 100 persen akses layak, masih terdapat jarak sekitar sebesar 1,1 persen," ungkap mantan Kades Pabean, Kecamatan Sedati ini.

Subandi menguraikan pencapaian SDGs sektor sanitasi Tahun 2030 menjadi konsep pembangunan yang disepakati bersama. Hal ini menjadi landasan pembangunan pemerintah pusat dan daerah. Sehubungan dengan itu, Pemkab Sidoarjo merespon secara positif terhadap program air limbah domestik dan persampahan dengan memasukkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo.

"Alhamdulillah dengan kerjasama semua pihak, capaian Pemkab Sidoarjo di sektor pengelolaan air limbah domestik dan persampahan antara lain melalui Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) lewat aplikasi Lestari, pembentukan BLUD TPA, kerjasama pengelolaan sampah dengan PLN power, kerjasama dengan Poltekkes dalam pembangunan jamban sehat, kerjasama dengan pengusaha jamban, hibah kepada Appsani (Asosiasi Pengelola dan Pemberdayaan Sanitasi Indonesia) dalam pembangunan jamban sehat," jelasnya.

Tidak hanya itu, lanjut Subandi sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan peningkatan pelayanan bidang sanitasi kepada masyarakat, maka akan disepakati paket kebijakan sanitasi Kabupaten Sidoarjo. Harapannya, upaya yang dilakukan bersama ini, bisa membuahkan hasil optimal.

"Termasuk membawa manfaat yang besar bagi masyarakat Sidoarjo," tegasnya.

Sementara Pokja PKP Jawa Timur, Indiny Maulia mengapresiasi Pemkab Sidoarjo yang mampu mencapai tahapan implementasi SSK. Dengan capaian ini diharapkan akan selalu on the track untuk melaksanakan implementasi SSK di tahapan - tahapan selanjutnya. Pihaknya juga mengapresiasi capaian sanitasi di Sidoarjo cukup tinggi sebesar 98,9 persen. Namun, pihaknya meminta Kabupaten Sidoarjo tidak hanya puas disini saja. Karena masih ada gap 1,1 persen yang diharapkan sanitasi bisa 100 persen untuk layanan ke masyarakat.

"Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu dari 4 Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi dari pemerintah pusat. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri, Kabupaten Sidoarjo mendapat fasilitasi implementasi SSK. Bersamaan itu Provinsi Jawa Timur melalui Pokja PKP Provinsi Jawa Timur juga memfasilitasi implementasi SSK di Tahun 2023 ini. Terdapat 11 kabupaten/kota mendapat fasilitasi baik dari pusat maupun dari provinsi itu," urainya.

Bagi Indiny Maulia dengan capaian Kabupaten Sidoarjo berupa pembangunan infrastruktur dasar khususnya air limbah ini akhirnya akan berkorelasi dengan peningkatan kualitas hidup di Sidoarjo.

"Karena akhir dari program ini adalah peningkatan kualitas hidup warga Sidoarjo itu sendiri," pungkasnya. Hel/Waw