Bawaslu Sidoarjo Ajak Penyelenggara Negara Jaga Netralitas dalam Pemilu


Bawaslu Sidoarjo Ajak Penyelenggara Negara Jaga Netralitas dalam Pemilu PEMBUKAAN - Ketua Bawaslu Sidoarjo, Haidar Munjid membuka acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Netralitas ASN, TNI, Polri dan Kepala Desa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Kamis (22/11/2018).

Sidoarjo (republikjatim.com) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sidoarjo mengajak penyelenggara negara menjaga netralitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019. Ajakan menjaga netralitas ini terungkap dalam acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Netralitas ASN, TNI, Polri dan Kepala Desa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang digelar di Hall Sun City Hotel, Sidoarjo, Kamis (22/11/2018).

Dalam acara sosialisasi ini, pesertanya adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seluruh Camat, Kodim, Polsek dan Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan pembicaranya Kapolresta Sidoarjo, AKBP Zain Dwi Nugroho, Agung Nugroho (Bawaslu Sidoarjo), perwakilan BKD Sidoarjo serta perwakilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo.

"Mengapa ASN, Polri, TNI dan Kades netral. Karena penyelenggara negara ini memiliki kekuatan yang sangat rentan untuk mempengaruhi dan dipengaruhi dalam Pemilu," terang Ketua Bawaslu Sidoarjo, Haidar Mujid kepada republikjatim.com, Kamis (22/11/2018) disela acara sosialisasi.

Haidar mencontohkan netralitas penyelenggara negara dalam Pemilu Tahun 1992 dan Tahun 1997. Saat ini penyelenggara negara netralitasnya dijadikan pertaruhan untuk mendukung Partai dan Calon Presiden tertentu. Bahkan ada PNS yang menjadi panitia pemungutan suara.

"Kegiatan ini untuk menjaga marwah masing-masing penyelenggara agar tetap menjaga netralitas. Tujuan akhirnya, Sidoarjo kondusif, aman, dan tertib sampai pungut hitung Tahun 2019 terselesaikan," imbuhnya.

Sementara itu, salah seorang pembicara Kapolresta Sidoarjo, AKBP Zain Dwi Nugroho berharap sosialisasi, Focus Grup Discussion (FGD) maupun deklarasi damai lebih sering digelar. Tujuannya agar netralitas ASN, TNI, Polri maupun Kades tetap terjaga. Saat paparan mantan Sekpri Kapolri ini lebih banyak mengingatkan aturan larangan TNI dan Polri terlibat dalam aksi dukung mendukung calon maupun partai politik.

"Deklarasikan pemilu aman dan damai harus digelar sebagai antisipasi. Semua juga harus sepakat Pemilu di Sidoarjo harus aman, damai dan sejuk," pungkasnya. Waw