Sidoarjo (republikjatim.com) - Pembangunan pertanian dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern terus dilakukan Pemkab Sidoarjo. Salah satunya dengan membentuk kepengurusan Komando Strategis Petani (Kostratani) tingkat kecamatan, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sidoarjo.
Kepengurusan tiga lembaga ini dilantik di The Sun Hotel City Sidoarjo, Selasa (24/11/2020). Kepengurusan Kostratani dan KP3 dilantik Sekda Sidoarjo, Achmad Zaini. Sedangkan kepengurusan KTNA Sidoarjo dilantik Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo, Eni Rustianingsih.
Baca juga: Garda Bangsa Sidoarjo Jamin Solid, Kecam Oknum Catut Nama Organisasi Dukung Mantan Kader Pecatan
Pelantikan dilakukan dalam kegiatan Gebyar Kostrada dalam rangka menuju pertanian maju, mandiri dan modern. Acara ini dibarengi diskusi dengan narasumber dari BPTP Karangploso Malang, Puspenerbal Juanda, Ternaknesia serta Tanihub dan Komisi D DPRD Sidoarjo.
Sekda Sidoarjo, Achmad Zaini mengatakan keberadaan Kostratani menjadi salah satu penentu keberhasilan pembangunan pertanian di Sidoarjo. Hal ini dibutuhkan koordinasi, sinergi dan penyelarasan kegiatan pembangunan pertanian di kecamatan. Bagi Zaini, Balai Penyuluh Pertanian (BPP) sebagai Kostratani juga harus didukung dengan kelembagaan yang solid, ketenagaan yang profesional dan penyelenggaraan fungsi penyuluhan yang berbasis IT.
"Semua diperlukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas berusahatani. Harapannya, produksi usaha pertanian mampu meningkatkan produktivitas, produksi, pendapatan dan kesejahteraan petani," katanya.
Baca juga: KPU Sidoarjo Percepat Akselerasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan 2026
Zaini menjelaskan keberhasilan program ketahanan pangan salah satunya ditentukan sarana produksi pertanian. Terutama ketersediaan pupuk di tingkat petani. Alasannya, pupuk merupakan sarana produksi pokok yang dibutuhkan petani. Pihaknya berharap dalam penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi ke petani harus sesuai dengan 6 tepat. Yakni tepat jenis, jumlah, mutu, waktu, sasaran dan harga.
"Dibutuhkan pengamanan melalui pengawalan dan pengawasan secara terkoordinasi dan komprehensif instansi terkait. Baik dilakukan pusat maupun daerah. Seperti yang dilakukan KP3 yang memiliki tugas mengidentifikasi penggunaan pupuk dan pestisida di tingkat kelompok tani (petani), mengadakan rapat koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida, melaksanakan pembinaan dan pengawasan pupuk dan pestisida serta mengidentifikasi peredaran pupuk dan pestisida serta menyusun laporan komisi pengawasan pupuk dan pestisida," imbuhnya.
Bagi mantan Kepala Bappeda Pemkab Sidoarjo ini, keberhasilan pembangunan pertanian juga sangat ditentukan dukungan nyata dari semua pihak pemangku kepentingan. Baik dari pemerintah maupun masyarakat tani serta pihak lainnya. Lembaga Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dibentuk untuk meningkatkan peranan petani dalam keberhasilan pembangunan pertanian. Sebagai perwakilan para petani, lembaga ini akan mampu memecahkan berbagai masalah pembangunan pertanian di wilayahnya.
"KTNA diharapkan mampu berperan aktif mendorong para petani untuk memberikan perhatian yang lebih besar ke sektor pertanian disamping sektor lainnya. Selain itu dapat berperan aktif dalam mensupervisi dan advokasi kepada petani, agar mereka berperan aktif dalam pembangunan pertanian. Khususnya dalam meningkatkan kemandirian dan daya saing petani menghadapi pasar global," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi