Sidoarjo (republikjatim.com) - Bupati Sidoarjo, Subandi memastikan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, amanah dan berdampak langsung kepada pelayanan masyarakat Sidoarjo. Hal ini, disampaikan terkait proses Seleksi Terbuka (Selter) untuk mengisi lima Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang bakal segera rampung.
Pengisian jabatan strategis ini, meliputi posisi 3 Staf Ahli Bupati Sidoarjo, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sidoarjo hingga Direktur Utama (Dirut) RSUD Notopuro Sidoarjo. Dengan diselesaikannya seleksi ini, Bupati Subandi menyebut tidak akan ada lagi posisi jabatan tinggi pratama maupun staf ahli yang kosong.
Sebagai langkah lanjutan pasca-Selter, Pemkab Sidoarjo akan menerapkan manajemen talenta secara optimal. Hasil dari manajemen talenta itu, nantinya akan diekspos dan disosialisasikan kepada setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Bupati Subandi menekankan, sistem baru ini dirancang agar tidak ada lagi istilah "zona aman" bagi para pejabat di lingkungan OPD. Apalagi, menjabat sebagai Kepala OPD di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
"Pesan kami setelah Selter dan penerapan manajemen talenta ini, jangan sampai ada pemikiran seolah-olah jadi Kepala OPD itu sudah zona aman. Sata tidak ingin ada pemikiran seperti itu. Nanti setelah OPD bisa kita ulas, evaluasi dan dikasih masukan juga bisa kita evaluasi. Jadi tidak ada zona aman dengan adanya manajemen talenta ini," pinta Bupati Sidoarjo, Subandi memberi pesan berkinerja baik untuk setiap kepala OPD di lingkungan Pemkab Sidoarjo usai Rapat Paripurna di DPRD Sidoarjo, Senin (09/11/2026).
Sementara melalui kebijakan ini, kinerja setiap pimpinan OPD akan terus dievaluasi dan diukur secara transparan.
"Evaluasi berkala ini, untuk mendongkrak kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo. Tujuannya akhirnya tetap peningkatan pelayanan yang terbaik dan berkualitas untuk warga Sidoarjo," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo secara resmi membuka Seleksi Terbuka (Selter) pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2026. Meski terkesan digelar secara minim publikasi, langkah ini menjadi sorotan karena memperebutkan lima posisi krusial di instansi pemerintahan daerah.
Berdasarkan Pengumuman Nomor: 01/PANSEL-JPTP/KAB.SDA/2026 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi (Pansel), Prof Dr Seger Handoyo proses pendaftaran dan penerimaan berkas administrasi dibuka mulai 23 September hingga 07 Oktober 2026 kemarin.
Dalam seleksi ini, ada lima kursi eselon II yang siap diisi para pendaftar yang memenuhi kualifikasi. Diantaranya Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan,
Sekretaris DPRD Kabupaten Sidoarjo serta Direktur Utama (Dirut) RSUD RT Notopuro Sidoarjo.
Khusus untuk posisi Dirut RSUD RT Notopuro Sidoarjo, panitia menetapkan syarat khusus yaitu pelamar wajib memiliki latar belakang pendidikan tenaga medis (Dokter atau Dokter Gigi).
Baca juga: Cahaya di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Ibu Berakhlak Kunci Utama Lahirkan Generasi Penerus Tangguh
Meskipun kesannya berlangsung diam-diam di tingkat publikasi umum, syarat yang ditetapkan Pansel terbilang cukup ketat. Peserta tidak hanya berasal dari internal Pemkab Sidoarjo, tetapi juga terbuka bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemkab/Pemkot se-Jawa Timur, hingga kementerian/lembaga non-kementerian.
Ada beberapa kriteria utama pendaftar antara lain memiliki kualifikasi pendidikan minimal Sarjana (S-1) atau D-IV, pengalaman kerja terkait minimal 5 tahun secara akumulatif, memiliki pangkat/golongan sekurang-kurangnya Pembina (IV/a), usia maksimal 56 tahun saat pelantikan, bebas dari sanksi disiplin tingkat sedang maupun berat serta tidak sedang dalam proses perkara pidana dan sudah melaporkan LHKPN/LHKASN serta SPT Pajak Tahun 2025.
Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal [https://asnkarier.bkn.go.id](https://asnkarier.bkn.go.id). Para pelamar juga diwajibkan menyusun makalah yang berfokus pada inovasi serta kreativitas pelayanan publik sesuai dengan tata kelola Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilamar. Ary/Waw
Editor : Redaksi