Gus Muhdlor : Netralitas ASN, TNI dan Polri Serta Kinerja Gakumdu Sidoarjo Tentukan Hasil Pemilu 2024 Berkualitas

Sidoarjo (republikjatim.com) - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyampaikan beberapa pesan untuk Pemilu Serentak yang dilaksanakan Tahun 2024 mendatang. Pesan itu, untuk memastikan kualitas hasil Pemilu 2024 lebih baik dan lebih profesional dibandingkan hasil Pemilu Tahun 2019 kemarin.

Apalagi, Pemilu sebagai proses dalam menentukan pimpinan daerah dan pusat yang menjadi agen perubahan pembangunan bangsa dan negara.

Selasa, 27 Okt 2026 10:30 WIB

Sentuhan Kasih Pemkab Sidoarjo, Saat Senyum 3 Warga Difabel Kembali Senyum Saat Terima Kursi Roda dari Wabup Mimik

"Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Sidoarjo menjadi pioner utama Pemilu berkualitas. Karena hasil Pemilu berkualitas ditentukan kinerja Gakumdu. Termasuk netralitas semua Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri harus tetap dijaga demi profesionalisme Pemilu Serentak Tahun 2024," ujar Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali saat Launching Gakumdu dan Koordinasi Internal Bawaslu di Fave Hotel Sidoarjo, Selasa (13/12/2022) sore.

Lebih jauh, Bupati muda alumni Fisip Unair Surabaya yang akrab disapa Gus Muhdlor ini menilai Gakumdu menjadi ujung tombak Pemilu 2024. Karena kinerja Gakumdu dapat berpengaruh pada proses dan kualitas hasil dari Pemilu Serentak Tahun 2024 mendatang.

"Meski realitasnya semua penyelenggara Pemilu maupun Gakumdu dihadapkan pada Pemilu Serentak Tahun 2024 sebagai pemilu serentak pertama. Itu sebagai masa transisi. Pekerjaannya tentu bakal menguras tenaga. Tapi saya berharap semua terselesaikan dengan baik oleh tiga Pilar Gakumdu yakni Bawaslu, Kejaksaan Negeri dan Polresta Sidoarjo," ungkap Bupati Alumni SMAN 4 Sidoarjo ini.

Selasa, 27 Okt 2026 09:29 WIB

Saluran Air Diduga Tertimbun Tempat Usaha, HMI Sidoarjo Laporkan Penyebab Banjir Jalan Raya Candi ke BBPJN

Agar pekerjaan Bawaslu dan Gakumdu tetap berjalan profesional, pada pengalaman Pertama Pemilu 2024, maka pihaknya bakal segera membuatkan Surat Edaran (SE) agar ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo menjaga netralitasnya. Selain itu, upaya ini untuk mengurangi sengketa Pemilu maupun sengketa Pemilu lainnya. Termasuk meminimalisir pelanggaran administrasi Pemilu.

"Para ASN, Camat dan Kepala OPD (Kepala Dinas dan Badan) harus netral dan profesional. Mereka semua harus memanyunkan Pemilu sebagai kepentingan negara daripada kepentingan sesaat atau golongannya," tegas Putra Pengasuh Pesantren Modern Bumi Shalawat, Desa Lebo, Kecamatan Sidoarjo ini.

Selasa, 27 Okt 2026 09:05 WIB

Langkah Tepat Cegah Banjir, Bupati Subandi Sidak 2 Rumah Pompa Jati dan Sekardangan, Kapasitas Sedot Naik 5 Kali Lipat

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sidoarjo, Haidar Munzid menegaskan selama Pemilu 2019 kemarin terdapat sebanyak Bawaslu mencatat ada 726 pelanggaran Pemilu 2019. Sedangkan yang diproses sampai ke persidangan hanya satu perkara Pidana Pemilu.Sisanya enam perkara Pemilu diregistrasi masuk pelanggaran kode etik dan tiga perkara lainya bukan termasuk pelanggaran Pemilu.

"Artinya, Bawaslu dan Gakumdu sudah punya pengalaman dalam menyelesaikan masalah Pelanggaran Pemilu. Makanya percayanya kami tetap bekerja profesional untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 mendatang," tandasnya. Hel/Waw

Editor : Redaksi