Sidoarjo (republikjatim.com) - Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Subandi menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi IX DPR RI dalam Persiapan dan Sosialisasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) masa persidangan IV Tahun 2021-2022 di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (24/03/2022).
Dalam kunker ini rombongan dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene. Turut hadir Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Ditjen Binalavotas Kementerian Tenaga Kerja RI, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Deputi Direksi BPJS Ketenagakerjaan wilayah Jatim dan Kepala Kantor BPJS Cabang Sidoarjo.
"Sidoarjo tercatat memiliki perusahaan terbanyak di Jawa Timur. Jadi tidak salah kalau anggota dan pimpijan Komisi IX DPR RI berkunjung ke Sidoarjo," ujar Subandi menyambut rombongan DPR RI di Pendopo Delta Wibawa.
Ketua Komisi Komisi IX, Felly Estelita R menjelaskan kedatangan rombongannya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat d idaerah. Terutama soal tenaga kerja yang terkena dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan syarat terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan selama 24 bulan. Yakni dengan masa iuran 12 bulan dan membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut.
"Program ini mulai Februari 2021. Penerima program JKP akan menerima 3 bulan pertama sebesar 40 persen dari upah yang diperoleh. Tiga bulan berikutnya sebanyak 25 persen dari gaji yang berlaku 6 bulan. Upah dihitung berdasarkan gaji bulanan maksimum Rp 5 juta," katanya.
Selain itu, Komisi IX DPR RI bakal mengawasi kesiapan dan sosialisasi JKP BPJS Ketenagakerjaan. Ada 3 kabupaten/kota yang menjadi sasaran kunjungan.
"Sidoarjo, kami juga bakal berkunjung ke Kabupaten Boyolali (Jateng) dan Kabupaten Tangerang (Jabar)," tegasnya.
Sementara Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan wilayah Jawa Timur, Deny Yusyulian menegaskan jumlah penduduk pekerja di Jawa Timur 14. 796.353 orang. Mereka terdiri dari pekerja Penerima Upah (PU) 6.359.373 orang, Bukan Penerima Upah (BKU) 7.006.616 orang dan Jasa Konstruksi (Jakon) 1.430.364 orang. Para pekerja yang terlindungi BPJamsostek sebesar 26,77 persen, dari total jumlah pekerja di Jawa Timur. Sedangkan untuk penerima upah yang sudah terlindungi sebesar 42,15 persen.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo karena sudah mengajukan tenaga non ASN untuk kepesertaan BPJS ketenagakerjaan dan disetujui 19,38 persen. Untuk guru honorer dan tenaga pendidik sudah terlindungi seratus persen," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
