Sidoarjo (republikjatim.com) - Bupati Sidoarjo Ahmad Mudhlor Ali (Gus Muhdlor) minta kepada warga Sidoarjo agar tidak lagi mengkonsumsi air tanah. Alasannya, karena air tanah mengandung logam berat berupa timbal (Pb) dan kadarnya melebihi batas aman. Hal itu, bisa menjadi salah satu penyebab stunting (anak dengan tinggi di bawah rata-rata).
Bupati yang akrab disapa Gus Muhdlor ini menjelaskan kasus stunting di Sidoarjo disebabkan karena masyarakat yang berada di wilayah masih mengkonsumsi air tanah (air sumur) yang tidak layak konsumsi. Air tanah itu mengandung logam berat timbal (Pb) lebih dari standar ukuran yang diperbolehkan pemerintah.
"Perkembangan kasus stunting di Sidoarjo sendiri saat ini sudah menurun dari 28 persen di Tahun 2018 turun menjadi 14 persen di Tahun 2022. Angka 14 persen ini berdasarkan hitungan anak antara usia 0-59 bulan atau anak dibawah 5 tahun yang jumlahnya kurang lebih sekitar 34.000 anak. Kasus stunting yang disebabkan karena gizi buruk jumlahnya lebih kecil dibanding kasus stunting karena mengkonsumsi air tanah yang mengandung timbal yang melebihi ambang batas aman itu," ujar Gus Muhdlor kepada republikjatim.com, Rabu (09/02/2022).
Di dalam Permenkes RI Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010, kata Bupati Muda alumni Fisip Unair Surabaya ini dijelaskan kandungan timbal (Pb) dalam air yang aman untuk dikonsumsi 0,1 mg per liter. Karena itu, berdasarkan catatannya, stunting di Sidoarjo itu buka karena gizinya.
"Tapi karena edukasi di masyarakat yang masih mengkonsumsi air tanah (air sumur) itu," ungkap ujar Gus Muhdlor usai membuka acara Hari Gizi Nasional ke 62 di Aston Hotel Sidoarjo.
Gus Muhdlor menilai air tanah di Sidoarjo ini kadar Pb-nya cukup tinggi. Hal itu, sebagai bentuk konsekuensi karena beberapa wilayah Sidoarjo sudah menjadi daerah industri.
"Kalau polusi karbonnya tinggi, maka harus kita edukasi ke masyarakat lewat gerakan Germas. Edukasi di masyarakat harus diperbanyak, hidup sehat, gizi cukup dan menghindari mengkonsumsi air tanah," tegasnya.
Dari 18 Kecamatan di Sidoarjo, dua kecamatan yang saat ini masih tinggi angka stuntingnya. Dari 14 persen kasus stunting di Sidoarjo yang paling banyak adalah di Kecamatan Jabon dan Kecamatan Krembung. Total ada 24 desa yang butuh intervensi Pemkab Sidoarjo untuk menurunkan kasus stunting.
"Stunting yang paling banyak ada di Kecamatan Jabon dan Krembung. Selain edukasi, intervensi lain dari pemerintah adalah menjamin pemenuhan gizi mereka. Makanya, ke 24 desa itu akan diintervensi secara gizi. Tetapi sekali lagi, saya sampaikan di Sidoarjo petanya bukan karena gizinya saja, juga karena masyarakat menyamakan dengan sekian tahun yang lalu menganggap air tanahnya masih bisa dikonsumsi. Ini yang akan kita edukasikan," jelasnya.
Sementara Kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Sidoarjo, drg Syaf Satriawarman merinci intervensi apa saja yang akan ambil. Pendekatannya, kata Syaf melalui dua hal. Pertama menggerakkan semua stakeholder lintas instansi dan kemudian gencar melakukan edukasi dan membantu pemenuhan gizi. Seperti halnya beberapa waktu lalu, Syaf rapat koordinasi dengan Satgas Penakib yakni tim percepatan satuan tugas yang mengurusi angka kematian ibu dan anak.
"Hasilnya, ternyata sedang diurus Kepres yang akan menggabungkan antara penanganan angka kematian ibu dan anak serta penanganan stunting. Karena itu, saya minta kemarin dari pengurus Penakib untuk merangkul semua OPD terkait penanganan stunting. Karena tidak mungkin orang kesehatan saja yang mengurusi stunting," pintahnya.
Kemudian langkah kedua yang akan dilakukan melakukan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat tidak menggunakan air tanah untuk konsumsi. Air tanah dipakai untuk mandi dan cuci masih tidak ada masalah.
"Tetapi kalau air tanah untuk konsumsi jangan. Itu sudah berbahaya bagi kesehatan," ungkapnya.
Di Kecamatan Jabon yang airnya yang mengandung Pb pernah mendapat intervensi dari Pemkab Sidoarjo dengan menyediakan air bersih PDAM. Masyarakat diberi akses air bersih PDAM gratis dua bulan. Tetapi sayangnya untuk melanjutkan itu masyarakat tidak mau membayar retribusi air bersih. Oleh karena itu, Dinkes Pemkab Sidoarjo akan melakukan uji latkes karena Dinkes Sidoarjo memiliki Laktkesda yang bisa menguji air tanah.
"Kami akan menguji kadar air tanah di 24 desa yang saat ini terdapat kasus stunting," paparnya.
Sedangkan untuk kasus obesitas di Sidoarjo angkanya relatif kecil yakn 3,9 persen. Yang dimaksud obesitas disini kategori anak usia 0-59 bulan atau di bawah 5 tahun. Penyebabnya kata Syaf, karena orang tua yang merasa bangga kalau anaknya gemuk. Padahal itu obesitas karena asupan yang masuk ke bayi bukan ASI yang idealnya dilakukan selama 2 tahun.
"Lebih banyak kasus ini terjadi karena kedua orang tuanya sibuk bekerja, anaknya diberi makanan tambahan seperti susu formula dan asupan lainnya yang kadar ukurannya berlebihan. Ini akan diintervensi dengan pemberian edukasi dan sosialisasi melalui Germas," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
