Sidoarjo (republikjatim.com) - Pemkab Sidoarjo terus mempercepat proses pembangunan Jalur Perlintasan Langsung (JPL) 64 di perempatan Krian-Jerukgamping (Flyover Krian). Pembangunan ini menjadi salah satu prioritas untuk memecah kemacetan di sekitar lokasi perlintasan Kereta Api (KA) itu.
Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali menargetkan dokumen persiapan seperti AMDAL dan AMDAL-LALIN hingga Detailed Engineering Design (DED) bisa diselesaikan Maret 2022 mendatang. Selanjutnya bisa dilakukan lelang oleh Kementerian Perhubungan pada April 2022 mendatang.
"Kami mendorong melalui Tim Persiapan Pembangunan JPL-64 agar dokumen persiapan yang diperlukan bisa segera selesai bulan depan. Kami akan segera menyelesaikan proses clearing lahan yang akan digunakan untuk pembangunan proyek JLP-64 ini," Bupati muda yang akrab dipanggil Gus Muhdlor ini kepada republikjatim.com, Kamis (24/02/2022).
Gus Muhdlor yang juga alumni Fisip Unair Surabaya ini menjelaskan ada sekitar 74 bangunan dan lahan yang masuk dalam area proyek pembangunan JPL-64 Krian - Jerukgamping. Pemkab Sidoarjo akan melakukan proses jual beli untuk lahan terdampak yang memilikinsurat kepemilikan baik Sertifikat, Letter C maupun Petok D.
"Pemkab akan menertibkan bangunan liar di sekitar area pembangunan untuk memperlancar proses pembangunan terutama di sempadan Sungai Sidomukti. Sesuai peraturan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), sempadan Sungai Sidomukti harus bebas dari bangunan yang berjarak 10 meter di sisi kanan dan kiri sungai," tegas alumni SMAN 4 Sidoarjo ini.
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM dan SDA) Pemkab Sidoarjo, Dwi Eko Saptono menjelaskan surat pemberitahuan penertiban dan teguran untuk bangunan liar (bangli) di sepanjang Sungai Sidomukti sudah disampaikan dua hari lalu. Surat teguran pertama itu batasnya 7 hari, terhitung hingga (02/03/2022) mendatang. Warga diminta membongkar secara mandiri Bangunan Liar (bangli) itu.
"Kalau peringatan pertama tidak diindahkan, maka akan dilayangkan surat peringatan kedua yang juga berlaku 7 hari hingga (09/03/2022) mendatang. Kalau pun pemberitahuan kedua belum dibongkar. Maka ada perpanjangan tiga hari sebelum ditertibkan petugas gabungan Satpol PP, Polsek, BBWS maupun Dinas PUBM dan SDA," katanya.
Dwi mengungkapkan sebelumnya diperkirakan ada 74 bidang lahan yang terdampak proyek itu. Namun melalui identifikasi ulang, bertambah jadi 110 bidang. Menurutnya, 74 bidang itu berada di titik lintas jembatan sepanjang 720 meter. Jumlah itu belum termasuk keperluan turunan (off ride) flyover sepanjang 100 meter. "Selain itu dianggap bangunan liar. Karena menempati sempadan sungai Sidomukti tanpa ada sertifikat dan seizin BBWS," ungkapnya.
Pembangunan JPL-64 Krian - Jerukgamping ini merupakan kerjasama antara Kementerian Perhubungan, Kementerina PU PR dan Pemkab Sidoarjo. Pembangunannya menggunakan skema multiyears yang dimulai Tahun 2022 dan dilanjutkan anggaran Tahun 2023. Diperkirakan pembebasan lahan itu akan berlangsung selama dua bulan.
"Kalau nilai appraisal disetujui, maka langsung dilakukan pembayaran dan dilanjutkan dengan pembongkaran bangunan. Kalau pembebasan lahan tuntas, selanjutnya pembangunan bisa dimulai. Pekerjaan itu akan dilakukan oleh Kementerian PUPR. Diperkirakan waktu pembangunannya akan berjalan paling lama 17 bulan," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
