Sidoarjo (republikjatim.com) - Puluhan warga Krian dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) meluruk kantor DPRD Sidoarjo, Rabu (16/02/2022). Mereka menuntut transparansi rekruitmen pegawai RSUD Krian (RSUD Barat) yang dinilai tidak transparan dan tidak sesuai seperti janji Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Dandi Amar mengatakan pihaknya mendapat laporan dari warga Krian jika ada sekitar 12 orang mendaftar sebagai calon pegawai RSUD Krian. Namun belasan orang itu, dinyatakan tidak lolos seleksi verifikasi administrasi tanpa disertai keterangan yang jelas letak kekurangan administrasi itu.
"Para pendaftar ini tidak lolos. Tapi, tidak ada keterangan atau spesifikasi alasan apa pun. Padahal, seharusnya proses rekruitmen itu harus berlangsung secara jujur, adil dan transparan. Itu sesuai dengan janji Pak Bupati," ujar Dandi Amar di sela-sela akai di depan Kantor DPRD Sidoarjo, Rabu (16/02/2022).
Dalam aksi itu, puluhan massa aksi diterima langsung oleh Ketua DPRD Sidoarjo, Usman dan Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, M Dhamroni Chudlori. Para wakil rakyat itu mengaku siap menampung dan memfasilitasi hearing dengan eksekutif melihatkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Sidoarjo paling lama dua pekan mendatang. Sayangnya, massa aksi mala ngotot dan meminta paling lama pertemuan dengan eksekutif Pemkab Sidoarjo itu hanya dalam kurun waktu 2 X 24 Jam.
"Seharusnya pimpinan dewan bisa memfasilitasi hearing dengan pihak eksekutif. Karena waktu pengumuman hasil seleksi akan diumumkan tanggal 20 Februari 2022 besok. Masalah ini, akan kami kawal terus. Dua hari lagi kami akan datang lagi," tegas Dandi yang juga aktivis HMI Umsida ini.
Sementara menanggapi tuntutan pendemo itu, Ketua DPRD Sidoarjo, Usman menegaskan pihaknya akan menyampaikan aspirasi warga sesuai dengan tupoksi sebagai pimpinan DPRD (legislatif) Sidoarjo. Menurut politisi PKB ini, apa yang menjadi tuntutan warga merupakan ranah dari Pemkab Sidoarjo sebagai panitia seleksinya.
"Tuntutan pendemo itu, semua sebenarnya ranahnya ada di eksekutif (Pemkab Sidoarjo) bukan di DPRD Sidoarjo," ungkapnya.
Kendati demikian, kata Usman DPRD Sidoarjo akan memanggil para pihak untuk duduk bersama mencari solusi dari soal masalah penerimaan pegawai RSUD Barat itu.
"Insyaallah hari Jumat besok, akan kami agendakan hearing dengan eksekutif dan perwakilan dari warga Krian," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
