Surabaya (republikjatim.com) - Pasca sukses menggelar sosialisasi Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) di tiga kota, yaitu Bali, Jakarta dan Bandung, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melanjutkan road show sosialisasi UU HPP ke Kota Surabaya.
Dalam sosialisasi itu dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, anggota Komisi XI DPR RI Dapil Jawa Timur, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, beberapa pemimpin tinggi madya Kementerian Keuangan serta peserta sosialisasi dari Wajib Pajak (WP) prominen di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I dan II.
Acara sosialisasi UU HPP itu digelar di Gedung Negara Grahadi dan dibuka langsung Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
"Atas nama kita semua, atas nama kecintaan kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia (RI), maka sosialisasi UU HPP itu, saya nyatakan resmi dimulai dengan bacaan bismillahhirrohmanirrohim," ujar Khofifah Indar Parawansa kepada republikjatim.com, Kamis (20/01/2022).
Tidak jauh berbeda dengan format acara di kota-kota sebelumnya, pemerintah yang diwakili Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan materi UU HPP.
Sementara DPR RI yang diwakili tiga anggota Komisi XI, yakni Indah Kurniawati, M Sarmuji dan M Misbakhun menjelaskan proses penyusunan UU HPP. Setelahnya, dilakukan diskusi dan tanya jawab. Ketiga anggota Komisi XI DPR RI menyampaikan tanggapannya tentang kelahiran UU HPP.
Menurut mereka, UU HPP lahir dari sebuah forum yang pembahasannya sangat fundamental. Baik pemerintah maupun DPR mengerahkan segala kemampuannya. Tapi, bukan untuk saling mengalahkan, namun untuk mencari formulasi sistem pajak yang terbaik.
"Sistem pajak yang ideal haruslah mampu mendapatkan tambahan penerimaan negara dan tidak boleh mematikan ekonomi, tapi justru seharusnya menumbuhkan perekonomian," tegas Indah Kurniawati.
Sementara Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan UU HPP sebagai konstruksi baru perpajakan Indonesia. Pencapaian target penerimaan pajak tahun 2021 adalah era baru pajak.
"Pada era baru ini disertai dengan kesepakatan politik, restu politik untuk melihat konstruksi baru perpajakan kita ke depan. Itu yang ada di dalam Undang-Undang HPP," paparnya.
Dalam sesi diskusi, beberapa pertanyaan yang naik dalam forum dari wajib pajak adalah pertanyaan seputar Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Pertanyaan dijawab langsung oleh Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo. Suryo juga mengingatkan wajib pajak untuk segera memanfaatkan kesempatan pengungkapan sukarela yang terbatas waktu enam bulan ke depan.
"Daripada harta wajib pajak ditemukan oleh DJP di kemudian hari," kelasnya.
Sementara informasi seputar PPS yang juga menjadi tempat mengungkapkan harta dalam PPS dapat ditemukan di laman landas https://pajak.go.id/pps. DJP berharap dengan dilakukannya road show sosialisasi UU HPP di beberapa kota di Indonesia, materi UU HPP dapat tersampaikan secara utuh, lengkap dan jelas karena materi disampaikan langsung dari sumbernya. Yakni pemerintah dan DPR RI. Selain itu, DJP juga ingin hadir lebih dekat dengan wajib pajak di daerah. Karena seluruh wajib pajak di Indonesia tanpa terkecuali sama-sama berkontribusi dalam penerimaan pajak. Hel/Waw
Editor : Redaksi
