Sidoarjo (republikjatim.com) - Pemkab Sidoarjo terus mempercepat proses sertifikasi aset daerah untuk memberi kejelasan status tanah dan bangunan aset daerah dalam mencegah potensi korupsi atau penguasaaan oleh pihak lain.
Tim percepatan sertifikasi aset daerah yang dibentuk Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) saat ini terus melakukan verifikasi dan validasi data aset. Total ada 1.926 bidang aset yang sudah masuk sistem Kartu Inventarisasi Barang (KIB). Rencananya, akan diproses untuk diajukan pembuatan sertifikat ke Badan Pertahanan Nasional (BPN).
Dari jumlah itu yang sudah diinventarisir Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Sidoarjo dan sudah diajukan ke BPN sebanyak 1.357 bidang aset. BPKAD Pemkab Sidoarjo menargetkan sampai akhir Tahun 2021 ada penambahan 350 bidang aset lagi yang rampung dan diajukan ke BPN Sidoarjo.
"Sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), semua aset milik pemerintah wajib disertifikasi. Upaya ini untuk menghindari penyalahgunaan dan untuk menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme," ujar Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, Selasa (14/12/2021).
Lebih jauh Bupati muda yang akrab disapa Gus Muhdlor ini, tim percepatan sudah dibentuk sejak November 2021 kemarin. Sampai hari ini, sudah berhasil memproses 1.357 bidang aset dan sudah diserahkan ke BPN untuk diverifikasi lapangan.
"Penyelamatan aset milik Pemkab Sidoarjo ini melibatkan 40 pemuda yang tergabung dalam relawan Ranger Aset Daerah. Relawan pemuda ini saya minta membantu verifikasi data di lapangan, termasuk survei dan pengukuran," imbuh Bupati Alumni Fisip Unair Surabaya ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah bidang aset Pemkab Sidoarjo yang dilakukan percepatan sertifikasi itu, diantaranya Ruas Jalan Kabupaten, Rumah Dinas Pengairan, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Negeri, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Prasarana Umum atau Fasilitas Umum, Gedung dan Perkantoran milik Pemkab Sidoarjo. Termasuk rumah dinas dokter puskesmas dan pasar tradisional di seluruh wilayah Sidoarjo.
"Penyelamatan aset Pemkab Sidoarjo ini harus cepat diselesaikan untuk mencegah potensi korupsi, termasuk diambil atau dikuasai pihak tertentu. Karena itu, kami melibatkan relawan yang memiliki kemampuan di bidangnya. Kita libatkan dalam verifikasi lapangan, kemudian data itu akan diproses dan dicek BPKAD Sidoarjo Pemkab Sidoarjo," tegas Bupati alumni SMAN 4 Sidoarjo ini.
Sementara diketahui bidang aset milik Pemkab Sidoarjo yang paling banyak ada di bawah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM dan SDA). Yakni dengan total 920 bidang. Kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ada 513 bidang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ada 159 bidang, BPKAD ada 70 bidang, Dinas Kesehatan ada 51 bidang, Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR) ada 32 bidang dan sebagian ada di OPD lainnya. Adv/Hel/Waw
Editor : Redaksi
