Sidoarjo (republikjatim.com) - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) menginstruksikan agar pengelolaan APBDes dilakukan dengan transparan dan dapat diakses warga (masyarakat). Langkah ini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Desa (Pemdes) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa.
Selain itu juga melalui Sosialisasi PPID Desa 2021 tahap tiga yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemkab Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Senin (13/09/2021). Tujuannya memberikan pemahaman dan pengetahuan peran PPID Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui keterbukaan informasi publik.
"Keterbukaan informasi publik tanggung jawab dan amanah Undang-Undang (UU) yang harus dijalankan pemerintah. Salah satu UU yang mengatur Keterbukaan Informasi Publik adalah UU Nomor 14 Tahun 2008. Karena itu, memberi pelayanan informasi kepada masyarakat merupakan amanah UU dan tanggung jawab pemerintah kepada publik. Hal itu dijamin UU Keterbukaan Informasi Publik," ujar Gus Muhdlor.
Bupati muda alumni Fisip Unair Surabaya ini minta kepada seluruh pemerintah desa, terutama yang hadir melalui Sekretaris Desa (Sekdes) di enam kecamatan itu agar mengelola APBDes dengan transparan. Bahkan publik atau masyarakat umum harus bisa mengaksesnya.
"Akuntabilitas dan transparansi ini harus ditampilkan agar kepercayaan masyarakat ini tumbuh. Harapannya, masyarakat akan bahu membahu membangun Sidoarjo," pintahnya.
Keterbukaan informasi kata Bupati Alumni SMAN 4 Sidoarjo ini harus sesuai dengan regulasi yang ada. Informasi itu juga harus melihat maslahat dan manfaat bagi masyarakat. Salah satunya informasi soal APBDes. Seluruh desa wajib mencantumkan informasi penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD).
"Kalau masyarakat tahu, diharapkan agar lebih percaya bahwa uang pajak yang dibayarkan ke Pemkab Sidoarjo itu digunakan dengan transparan untuk pembangunan. Dengan begitu akan mendorong masyarakat untuk ikut aktif mengawal pembangunan," tegasnya.
Sementara Pelaksana PPID Utama yang juga menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Ahmad Zaini menilai transparansi informasi kepada masyarakat menjadi prioritas utama pelayanan prima pemerintah kepada masyarakat. Sesuai UU KIP memuat informasi yang dikecualikan dan beberapa informasi yang bersifat proaktif.
"Badan publik dapat menyampaikan informasi bersifat proaktif seperti di masa pandemi saat ini. Selain itu juga terdapat informasi tanggap bencana. Sebagai PPID Utama kami selalu menyemangati dan mendukung OPD untuk menciptakan informasi-informasi dalam pelayanan publik," katanya.
Sebagai kota urban lanjut Ahmad Zaini yang juga mantan Kepala Bappeda ini akses informasi masyarakat semakin tinggi. Untuk itu, layanan akses informasi secara cepat dan tepat akan sangat membantu masyarakat.
"Dengan begitu, kehadiran pemerintah dapat dirasakan masyarakat. Adanya PPID Desa akan memudahkan koordinasi, pengumpulan, penyimpanan dan pendokumentasian data yang bisa digunakan bahan memberi pelayanan prima kepada masyarakat," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
