Sidoarjo (republikjatim.com) - Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) masuk dalam Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Program ini termasuk program prioritas pemerintah pusat dengan tujuan menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, juga memberi kemudahan dan percepatan kepada masyarakat dalam transaksi di tengah pandemi Covid-19.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD). Di Jawa Timur, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menunjuk 16 kabupaten/kota yang masuk dalam TP2DD. Termasuk Kabupaten Sidoarjo, Surabaya, Gresik dan Kabupaten Jombang.
Disaksikan Gubernur dan Wagub Jatim, enam belas bupati/walikota selaku Ketua Satgas TP2DD di daerahnya masing-masing menandatangani komitmen bersama menjalankan program percepatan TP2DD di daerahnya masing-masing di Shangrilla Hotel Surabaya bersamaan dengan kegiatan Musrenbang Jatim, Kamis (15/04/2021).
Pengalaman Khofifah keliling kabupatem/kota di Jawa Timur, saat itu Gubernur Perempuan ini berkunjung ke Tuban. Saat naik becak, tukang becak di Tuban sudah menggunakan transaksi non tunai.
"Saat melakukan pembayaran, tukang becaknya mengeluarkan android. Ternyata transaksinya sudah menggunakan cashless atau non tunai," ujar Khofifah Indar Parawansa.
Program transaksi non tunai ini, kata Khofifah sudah dimulai di beberapa daerah, termasuk di Tuban. Ia minta melalui TP2DD sistem digitalisasi di Jatim bisa dipercepat dan diperluas di kabupaten/kota lainnya.
"Sistem yang kita bangun non tunai (cashless) diperluas lagi. Kami (pemerintah provinsi Jatim) harus lari lebih kencang lagi mengejar percepatan digitalisasi ini," ungkapnya.
Sementara Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) menyatakan kesiapannya mewujudkan Sidoarjo menuju kabupaten berbasis digitalisasi. Program ini, menurutnya sangat penting untuk segera direalisasikan.
"Mulai dari layanan pemerintah semuanya kalau bisa menggunakan non tunai. Termasuk juga seperti transaksi di pasar tradisional dan UKM. Transaksinya kalau bisa non tunai," tegasnya.
Gus Muhdlor menceritakan pada pertengahan Tahun 2020 Pemkab Sidoarjo sudah pernah uji coba transaksi non tunai bagi pedagang pasar. Saat itu, tujuannya untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 dengan mengurangi transaksi tunai. Uji coba dilakukan terhadap puluhan pedagang yang ada di Pasar Tulangan. Untuk mendukung program itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkab Sidoarjo kerjasama dengan salah satu bank BUMN.
"Contoh pelayanan lain yang sudah menggunakan sistem non tunai adalah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikelola Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemkab Sidoarjo. Masyarakat bisa membayar langsung melalui aplikasi E-PBB yang bisa didowload lewat android. Sistem pembayaran PBB lebih dipermudah lagi karena sudah kerjasama dengan beberapa bank swasta dan pemerintah," ungkapnya.
Untuk itu, Gus Muhdlor bakal mereview kembali dan mendorong dinas-dinas terkait agar membuat inovasi yang berbasis digitalisasi.
"Semua tujuannya untuk migrasi dari transaksi tunai ke non tunai," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
