Sidoarjo (republikjatim.com) - Sejumlah anggota dan pimpinan Komisi C DPRD Sidoarjo bakal mengajukan desakan pemekaran wilayah Sidoarjo barat. Ini menyusul, penanganan jalan rusak dan perbaikan infrastruktur lain di wilayah barat tak kunjung diperbaiki dan diperhatikan Pemkab Sidoarjo.
Bahkan hingga kini, pembangunan wilayah barat seolah dianaktirikan dibandingkan wilayah Sidoarjo Kota. Selain itu, warga Sidoarjo Barat kerap mengeluhkan pembangunan infrastruktur yang tidak merata hingga merasa dianaktirikan Pemkab Sidoarjo.
Desakan itu, salah satunya disampaikan anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, M Nizar saat hearing Komisi C dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM dan SDA) Pemkab Sidoarjo. Menurut Nizar warga Sidoarjo barat merasa geram dengan kondisi pembangunan dan infrastrukturs di wilayahnya lantaran tak pernah menjadi skala prioritas pembangunan.
"Selama ini, saya sebagai wakil rakyat (dewan) sering didatangi para Kepala Desa (Kades) yang merasa resah dan gelisah soal infrastruktur wilayah Sidoarjo Barat. Karena tidak bisa dipungkiri pembangunan infrastruktur mulai dari jalan hingga rumah sakit Sidoarjo Barat belum bisa dipenuhi pemerintah. Kualitas jalan raya rusak tak kunjung diperbaiki. Padahal sudah rusak parah," ujar M Nizar usai hearing dengan Dinas PUBM dan SDA Pemkab Sidoarjo, Selasa (23/02/2021).
Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Sidoarjo ini menilai perbandingan pembangunan kondisi infrastruktur di wilayah Sidoarjo Barat dengan Sidoarjo Kota sangat jauh. Bahkan wacana pembangunan RSUD Sidoarjo Barat yang digadang-gadang bakal menjadi penyeimbang infrastruktur pelayanan kesehatan di wilayah Sidoarjo Barat, hingga kini tak kunjung terealisasi (dibangun).
"Sudah berapa lama rencana pembangunan RSUD Sidoarjo Barat dibahas. Tapi, sampai sekarang baru sekarang masuk tahap lelang. Pembangunan tempat pendidikan (sekolah) juga kurang. Apalagi jalan yang banyak rusak dan berlubang diabaikan. Jadi wajar kalau warga menginginkan pemekaran kalau Pemkab Sidoarjo tidak segera menyeimbangkan pembangunan," ungkapnya.
Kendati demikian, kata Nizar yang juga Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sidoarjo masih berharap Pemkab Sidoarjo melalui Bupati baru bisa lebih serius dalam menangani permasalahan dan pembangunan di wilayah Sidoarjo Barat. Baginya, amanah warga Sidoarjo Barat yang merasa dianaktirikan itu bisa diredam dengan pemenuhan pembangunan infrastruktur yang layak.
"Tugas saya menyampaikan aspirasi warga. Sudah sejak bertahun-tahun, warga Tarik, Balongbendo, Krian dan sekitarnya mengeluhkan permasalahan infrastruktur dan pemerataan pembangunan itu. Karena secara regulasi, pemekaran yang diinginkan warga sah. Semoga Bupati Sidoajo baru bisa lebih perhatian dengan nasib dan kebutuhan warga Sidoarjo Barat," tegasnya.
Sementara Plt Kepala Dinas PUBM dan SDA, Benny Airlangga mengaku prihatin dengan kondisi jalanan rusak di berbagai penjuru Sidoarjo. Menurutnya, mambangun dan memperbaiki jalan rusak tidak mudah. Selain itu, ada keterbatasan hanya memiliki tiga Satgas perbaikan jalan rusak.
"Adanya anggaran Pagu Indikatif Wilayah Kelurahan (PIWK), kami merasa sangat terbantu. Karena pengerjaan perbaikan jalan memang membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Kami menginginkan ada penambahan Satgas. Kami belum tahu ada anggarannya atau tidak jika ditambah. Karena saya baru jadi Plt Februari," katanya.
Selain itu, kata Benny pihaknya berkomitmen segera menyelesaikan permasalahan jalan rusak dan jalan berlubang di Sidoarjo itu. Baginya, perbaikan jalan rusak dan berlubang di Sidoarjo untuk kesejahteraan dan keselematan warga dan pengguna jalan, khususnya masyarakat Sidoarjo.
"Pokoknya ada jalan berlubang langsung tambal. Tidak menunggu nanti-nanti. Saya jujur, sebagai warga Sidoarjo, peihatin melihat kondisi jalanan rusak di Sidoarjo," pungkasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
