Surabaya (republikjatim.com) - Anggota dan pimpinan Komisi III DPR RI menggelar Kunjungan Kerja Reses ke Jawa Timur. Salah satu mitra kerja yang mendapat kesempatan untuk didatangi adalah Kanwil Kemenkumham Jatim.
Di lokasi ini, para wakil rakyat itu membahas isu-isu aktual persoalan anggaran dan pengawasan menjadi bahasan pokok dalam rapat kerja kali ini.
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir (Fraksi Golkar) diawali pembukaan dan perkenalan anggota DPR RI yang hadir. Ada 15 anggota yang tergabung dalam rombongan. Diantaranya Sarifuddin Suding (F PAN), Taufik Basari (F NASDEM), Arteria Dahlan (F PDIP), Wihadi Wiyanto (F Golkar) hingga Bambang DH (F PDIP). Acara digelar di Aula Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya itu.
Kakanwil Kemenkumham, Krismono didampingi para Pimti Pratama, pejabat struktural dan kepala UPT di Jatim melanjutkan dengan memaparkan jawaban atas pertanyaan Komisi III DPR RI. Kakanwil mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf karena kegiatan yang sedianya dilaksanakan di Kanwil, harus dipindah ke Aula Kantor Imigrasi Kelas I Surabaya karena masih ada seleksi CPNS.
"Serapan anggaran masih mengalami deviasi negatif (-1,52). Ini karena adanya kegiatan yang tidak bisa diselenggarakan secara optimal selama pandemi. Karena adanya target PNBP yang tidak tercapai dan ABT bantuan hukum yang baru turun akhir September 2020," ujar Krismono.
Kakanwil juga menyampaikan pagu anggaran 2021. Anggaran terbesar untuk belanja pegawai dan Bama. Serta prioritas utama akan diberikan untuk pemenuhan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan adanya beberapa usulan anggaran yang belum disetujui.
"Tingkat overkapasitas yang ada di lapas/rutan di Jatim masih tinggi. Yakni tingkat overkapasitas yang mencapai 97 persen. Hal ini membuat pihak Kanwil harus membangun sistem agar lapas/ rutan tetap kondusif," tegasnya.
Sementara soal persoalan penanganan Covid-19 di lapas/rutan juga menjadi isu utama dalam pertemuan ini. Kakanwil menjelaskan pecegahan dan penanganan di lapas/rutan sudah optimal. Karena 122 WBP yang sempat terkonfirmasi positif sudah berhasil sembuh.
"Kami sangat prihatin dan menyesal karena ada dua WBP yang meninggal dunia disebabkan Covid-19 dan adanya penyakit penyerta," ungkapnya.
Sedangkan terkait pengawasan orang asing, pihaknya memiliki 706 TIMPORA mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi, laut dan udara. Selama 2020, TIMPORA di seluruh Jatim melakukan operasi gabungan sebanyak 617 kali.
"Hasilnya, ada 83 WNA yang terbukti melanggar UU Keimigrasian. 82 diantaranya diberikan Tindakan Administrasi Keimigrasian dan 1 orang harus ditindak pro justicia," tandasnya. Kem/Hel/Waw
Editor : Redaksi
