Sidoarjo (republikjatim.com) - Calon Bupati (Cabup) Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengelolah perlintan sebidang secara profesional dan bagus. Alasannya, pengelolaan perlintasan sebidang dapat menyelamatkan nyawa, aset (barang) dan keuangan publik (masyarakat).
"Lintasan sebidang ini arus lalu lintasnya sangat padat karena ada industri di Lingkar Timur. Harusnya perlintasan sebidang ini dikelolah dengan profesional dan bagus. Tadinya saya kira pengelolahnya PT KAI tapi ternyata dikelolah Dishub Pemkab Sidoarjo," ujar BHS kepada republikjatim.com, Senin (07/09/2020) saat mengecek perlintasan sebidang di Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Sidoarjo (PT Maspion II).
Cabup yang berpasangan dengan Calon Wakil Bupati M Taufiqulbar ini mengaku mengapresiasi PT KAI Daop VIII Surabaya. Hal ini lantaran sudah memperbaiki plat baja yang ada di sekitar rel KA itu. Sehingga arus lalu lintas kendaraan dari timur, barat, utara dan selatan tidak terhambat. Selain itu, kendaraan saat melintas di atas rel KA bisa lebih cepat.
"Hanya saja sejumlah infrastruktur yang disiapkan Dishub Sidoarjo ada kerusakan. Diantaranya palang pintu saat ditutup kembali hanya separoh (tak bisa menutup maksimal). Ini bisa menghambat kelancaran lalu lintas di atas rel KA. Kedua masalah lampu tanda kuning dan merah tidak menyalah. Padahal lampu itu sangat penting bagi masyarakat dan pengguna jalan. Lampu tak menyalah sudah hampir 3 bulanan termasuk palang pintunya juga sudah dilaporkan ke Dishub," imbuhnya.
Begitu juga soal lampu merah (traffic light) untuk kendaraan dari utara dan selatan di jalur Frontage Road (FR) juga belum terpasang. Hal itu dapat memicu penumpukan di atas perlintasan KA sebidang itu. Bahkan di atas rel KA. Padahal, kendaraan tak boleh berhenti di atas rel KA. Karena itu, Dishub Sidoarjo harus segera memasang traffic light dan membenahi kerusakan palang pintu dan lampu peringatannya.
"Sebelum saya jadi bupati ini harus segera dibenahi. Karena arus kendaraan baik motor, mobil dan truk tak boleh menumpuk di atas rel KA. Jangan sampai ada yang berhenti di atas rel KA hingga membuat petugas kebingungan menutup palang pintunya. Apalagi petugas jaganya hanya satu orang. Standarnya minimal dua orang. Ini harus segera direalisasikan. Perlintasan ini arusnya sangat padat," tegas mantan anggota DPR RI ini.
Tidak hanya itu, lanjut BHS yang juga Alumnus ITS Surabaya ini, pengadaan jurnal log book bagi penjaga perlintasan. Bahkan seluruh penjaga perlintasannya juga harus berkompeten baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Petugas harus memantau itu agar kapan KA lewat harus diketahui serta harus belajar dari PT KAI.
"Tidak asal petugas jaga yang ditempatkan. Petugas harus kompten serta mengerti arus lalu lintas KA dan arus lalu lintas kendaraan. Kalau saya diamanahi jadi bupati, semua pos jaga yang dikelolah Dishub harus distandarisasi PT KAI. Pengecekan rutin jika tak memenuhi standar harus segera diperbaiki. Akan disesuai SOP PT KAI. Karena perlintasan sebidang menjaga keselamatan manusia, barang dan uang publik di KA maupun kendaraan. Semua tanggung jawab petugas jaga termasuk nyawa publik," jelasnya.
Sementara Wakil Kepala Daop VIII Surabaya, Dicky Eka Priandana menegaskan seharusnya koordinasi antara Dishub dan PT KAI Daop VIII dimatangkan. Termasuk penyusunan SOP penjagaan perlintasan KA layaknya di Bojonegoro dan Lamongan. Di dua kabupaten itu, PT KAI dan Dishub menelurkan SOP yang dipakai petugas jaga Dishub.
"Artinya standarisasi pekerjaan, kebutuhan alat dan administrasi harus sesuai SOP yang kita kerjalan. Kami berbarap Sidoarjo kalau ada Pak Bambang bisa cepat koordinasinya Harus cepat agar kordinadi cepat. Kayak di perlintasan buduran ini arus lalu lintasnya sangat padat dan besar jadi juga harus ada traffic light agar mengatur arus kendaraan dari utara dan selatan di jalur frontage roadnya," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
