Sidoarjo (republikjatim.com) - Bakal Calon Bupati (Bacabup) Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) terus menggelar jaring aspirasi dan menampung keluhan warga Sidoarjo. Kali ini, putra keenam pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Bumi Sholawat Lebo, Sidoarjo ini mendatangi warga Desa Sidomojo, Sidomulyo, Watugolong, Tempel dan Desa Sidorejo Kecamatan Krian, Sidoarjo, Selasa (04/08/2020) malam.
Gus Muhdlor mengaku membutuhkan banyak masukan dari warga sebelum menjadi Bupati Sidoarjo. Menurutnya, masukan itu sebagai acuan dan prioritas program jika dirinya terpilih sebagai Bupati Sidoarjo.
"Karena masukan dari masyarakat ini bagian terpenting dari program pemerintah. Kalau dasarnya keluhan masyarakat pasti program pemerintahan itu bakal tepat sasaran baik dalam perencanaan maupun realisasinya," ujar Alumnus Unair Surabaya ini.
Karena itu, kata Gus Muhdlor jika dirinya terpilih memimpin Sidoarjo bakal lebih sering menggelar kegiatan serupa. Hal itu, agar masyarakat terlibat dan berperan aktif dalam program yang dilaksanakan Pemkab Sidoarjo.
"Kalau masyarakat merasa dilibatkan maka warga akan secara sukarela melibatkan diri. Apalagi, keinginan masyarakat dipenuhi pemerintah. Pengawasan pembangunan, selain dilakukan badan pengawas juga masyarakat umum," tegas politisi yang bakal berangkat dari PKB dan Partai Nasdem ini.
Salah satu contohnya, kata Muhdlor saat dirinya berdialog dengan warga Krian, dia mendapatkan keluhan jalan di perbatasan Desa Tempel dan Desa Watugolong, Kecamatan Krian. Jalan tembus itu, sejak sekitar Tahun 2000 lalu, hingga kini masih belum jelas kepemilikannya.
"Informasi warga Desa Tempel ini, kami tampung. Ketidakjelasan status kepemilikan jalan itu, apakah milik desa atau milik perumahan hingga kini belum jelas. Persoalan itu, bakal diurai," ungkapnya.
Ironisnya, lanjut Alumnus SMA Negeri 4 Sidoarjo ini, hingga hari ini tidak ada yang merasa berkewajiban memperbaiki jalan itu lantaran statusnya tidak jelas. Akibatnya, kondisi jalan itu, saat ini rusak dan masyarakat menginginkan diperbaiki.
"Kalau statusnya jalannya jelas, maka bisa diperbaiki. Apalagi, jalan itu sangat dibutuhkan warga kedua desa itu," jelas Direktur Pendidikan Ponpes Bumi Sholawat ini.
Sementara itu, Gus Muhdlor menilai untuk kejelasan status jalan itu, maka harus ada perhitungan ulang melibatkan berbagai pihak terkait mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau kantor Agraria Sidoarjo.
"Kalau perlu perluasan dan penambahan panjang jalan kabupaten jika dibutuhkan. Dasar acuannya, masyarakat membutuhkan jalan itu sebagai akses pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar," tandasnya. Zak/Hel/Waw
Editor : Redaksi
