Sidoarjo (republikjatim.com) - Sejumlah pengurus Paguyuban Forum Komunikasi Pedagang Kaki Lima (Forkom PKL) GOR Sidoarjo mengaduh ke Bakal Calon Bupati (Bacabup) Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono (BHS), Kamis (25/06/2020). Pengurus yang mewakili sekitar 300 lebih PKL itu, mengadukan persoalan penutupan akses pintu masuk GOR Sidoarjo sejak awal Januari 2020 lalu.
Akibat penutupan 3 akses pintu masuk GOR itu, pendapatan para PKL menurun drastis hingga mencapai sekitar 50 persen. Apalagi, selama ini para pedagang itu, hanya memiliki usaha dengan berjualan di halaman GOR Sidoarjo itu.
"Kami terpaksa mengadukan keluhan ratusan pedagang ini ke Pak BHS. Karena kami sudah mengadu ke DPRD Sidoarjo, Disparpora sebagai pengelolah GOR hingga ke Disperindag Pemkab Sidoarjo tapi semua tak ada hasil. Selama 6 bulan kami mendesak pembukaan akses pintu GOR mala seperti dipingpong kesana kemari," ujar Koordinator Paguyuban Forkom PKL GOR Sidoarjo, Samsul kepada republikjatim.com, Kamis (25/06/2020).
Lebih jauh, Samsul menguraikan awalnya PKL tidak protes karena hanya mengira penutupan pintu akses GOR dari awalnya buka 4 pintu sekarang menjadi hanya dibuka 1 pintu itu. Alasannya, lantaran PKL mengira untuk pengamanan selama Tahun Baru 2020. Akan tetapi, sampai sekarang akses pintu masuk GOR itu tidak perbah dibuka sama sekali, kecuali satu pintu utama yang dijadikan pintu keluar masuk.
"Sejak penutupan itu, penghasilan kami berkurang. Kalau rame penghasilan maksimal hanya 50 persen dari sebelum penutupan pintu barat dan selatan. Bahkan, pernah jualan sehari semalam tidak mendapatkan uang sama sekali. Makanya mulai banyak PKL hengkang pergi dari GOR. Padahal, PKL 95 persen warga Sidoarjo karena pindahan dari PKL Alun-Alun sejak 10 tahun lalu," imbuhnya.
Samsul memaparkan selayaknya Pemkab Sidoarjo membina ratusan PKL GOR itu. Apalagi, jika PKL tak berjualan di GOR bisa jadi bakal berjualan di berbagai tempat di pinggiran jalan. Hal itu, bakal menjadi persoalan baru.
"Seharusnya PKL itu dibina. Bukan dibiarkan saja seperti sekarang. Kami diperbolehkan jualan tapi akses pintu masuk ditutup. Jelas GOR sepi pengunjung dan hasil jualan kami merosot drastis. Kalau tak diperbolahkan jualan di GOR, tolong PKL difasilitasi tempat lainnya yang lebih layak agar bisa menghidupi keluarga," tegasnya.
Sementara menanggapi keluhan, perwakilan PKL GOR ini, BHS mendesak Disparpora Pemkab Sidoarjo sebagai pengelola GOR membuka akses pintu masuk GOR agar PKL barang dagangnnya laku dijual. Menurutnya, PKL harus dilindungi lantaran usaha mereka masuk dalam Usaha Mikro Kecil (UMK) atau yang biasa dinamakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
"UMKM di Sidoarjo itu ada 216.000. Kontribusonya mencapai 60 persen masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka PKL sebagai UMKM harus dibina dan dilingdungi. Jangan mala dihambat usahanya. Mereka taat membayar iuran," ungkap BHS.
Sebagai Bacabup Sidoarjo, BHS bakal memperhatikan keluhan PKL GOR itu. Karenanya, pihaknya meminta Disparpora Pemkab Sidoarjo membuka akses pintu masuk GOR. Alasannya, akses pintu masuk yang cukup bukan hanya untuk kepentingan PKL saja. Akan tetapi, untuk seluruh masyarakat Sidoarjo agar memiliki beberapa titik poin berkumpul baik kalangan pemuda maupun kalangan orangtua. Termasuk kalangan warga yang berkeinginan berolahraga bersama komunitasnya.
"Kalau perlu ditambah fasilitas umumnya mulai toilet atau tempat berkumpulnya diperbaiki. Bukan mala ditutup akses pintu masuknya. Kalau akses pintu dibuka dampaknya besar. Orang bakal berkumpul di GOR dan berolahraga. Bahkan bisa dijadikan tempat kumpul di malam hari. Kalau GOR banyak pengunjung PKL hidup maka mereka juga akan menjaga fasilitas umum milik publik itu," jelasnya.
Mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 ini, jika akses pintu masuk GOR dibatasi maka GOR menjadi sepi dan usaha PKL tidak bisa hidup. Selain itu, yang masuk GOR justru hanya kalangan muda mudi yang hendak berpacaran saja.
"Kami minta akses pintu masuk GOR dibuka. Kalau saya diamanahi menjadi Bupati maka titik kumpul warga tidak hanya mengandalkan alun-alun saja. Akan tetapi bakal kami bangun beberapa titik kumpul warga Sidoarjo. Misalnya di barat ada, utara ada, selatan ada dan di timur juga bakal dibangun agar PKL bisa hidup dan ekononi kerakyatan berjalan. Bila perlu dicarikan kantor bagi pengurus PKL agar bisa berkomunikasi dengan pemangku kebijakan (bupati) serta dengan sejumlah perusahaan melalui perwakilan paguyuban," tandas alumnus ITS Surabaya ini. Hel/Waw
Editor : Redaksi
