Sidoarjo (republikjatim.com) - Bakal Calon Bupati (Bacabup) Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono (BHS) menilai peran dari Ojek Online (Ojol) sangat besar di dalam mensukseskan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini, lantaran dengan adanya Ojol, masyarakat tidak perlu melakukan aktifitas perjalanan keluar dari rumah untuk membeli sesuatu.
"Keberhasilan PSBB bergantung Ojek Online (Ojol) baik di Sidoarjo maupun di Jawa Timur. Maka sudah sepatutnya komponen Gugus Tugas Penanganan Covid-19 memberikan kemudahan akses bagi pengemudi Ojol untuk mendistribusikan barang pesanan konsumennya," terang Bambang Haryo kepada republikjatim.com di Rabu (03/06/2020) di Media Center BHS di sela sela menampung keluhan beberapa koordinator Ojol Sidoarjo.
BHS mengungkapkan keluhan yang paling utama disampaikan, mereka kesulitan dalam operasional saat penerapan PSBB. Terutama berhubungan dengan surat keterangan dari RT/RW maupun Kelurahan untuk operasional mereka. Hal itu sangat menyulitkan operasional Ojol karena di beberapa pemukiman padat penduduk tidak bisa masuk untuk melakukan kegiatan operasionalnya.
"Termasuk kesulitan mendapatkan area pos (tempat) pangkal khususnya di mall dan juga ada kesulitan terkait dengan hubungan kerja yang kurang harmonis dengan aplikator," imbuhnya.
Saat ini, lanjut Bambang Haryo jumlah Ojol di Sidoarjo ada sejumlah 2.500 orang. Sedangkan jumlah penumpang (pengguna) rata rata mencapai 40.000 sampai 50.000 dalam kondisi normal. Berdasarkan data itu, Bambang Haryo menganggap Ojol memiliki peran yang besar untuk melancarkan transportasi di Sidoarjo. BHS berharap konektifitas Ojol harus bisa terealisasi dengan transportasi publik semi massal dan super massal.
"Peran Ojol seyogyanya bisa menjadi feeder (pengumpan) bagi transportasi publik massal untuk mensukseskan konektifitas transportasi penumpang dan logistik. Bahkan saat ini Ojol sudah menjadi kebutuhan yang mendasar dari masyarakat. Apabila saya diamanahi sebagai Bupati Sidoarjo akan merealisasikan hubungan kemitraan antara Pemerintah Daerah yang diwakili Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo dengan perwakilan aplikator dan pengemudi ojek online," tegas Bambang Haryo yang juga Anggota Komisi V DPR RI periode 2014-2019 ini.
Melalui kerjasama itu, diharapkan Pemerintah Daerah bisa memberikan pembinaan sekaligus memperbaiki hubungan antara aplikator dengan pengemudi Ojol. Tujuannya agar masyarakat (konsumen) bisa dilayani secara maksimal baik dari sisi kenyamanan maupun keselamatan.
"Karena Ojol di seluruh Indonesia ada sekitar 2,5 juta dan per hari bisa mengangkut sekitar 30 juta penumpang (pengguna) sesuai data Kemenhub dan Aplikator Tahun 2019, maka perlu didorong dibuatkan payung hukum untuk menjadi suatu peraturan perundang - undangan yang melindungi konsumen serta pengemudi Ojol," jelasnya.
Sementara salah seorang Koordinator Wilayah Ojol Sidoarjo, Viki mengaku mengapresiasi upaya BHS menampung sejumlah aspirasi dan uneg-uneg Ojol. Apalagi, BHS sudah memperjuangkan soal perlindungan dan payung hukum Ojol ketika menjadi Anggota Komisi V DPR RI (sambil melihat bukti perjuangan BHS melalui instagram Bambang Haryo S). Apalagi, BHS juga ingin memperjuangkan tempat parkir (pangkalan) Ojol termasuk yang terletak di mall.
"Kami ikut membantu keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam pemesanan komoditas yang dibutuhkan konsumen. Maka kami juga sangat mengapresiasi upaya dan usaha beliau (BHS). Karena mau memperhatikan nasib kami beserta Komunitas Ojok Online (Ojol) lainnya," tandasnya saat di Media Center BHS bersama ketiga rekannya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
