Sidoarjo (republikjatim.com) - Sejumlah bantuan beras dari sejumlah pihak swasta yang diberikan melalui Pemkab Sidoarjo hingga kini belum didistribusikan. Padahal, bantuan sembako maupun beras itu untuk mengurangi dampak sosial ekonomi akibat Covid-19. Diduga hal itu lantaran lambannya kinerja Pemkab Sidoarjo dalam distribusi bantuan itu.
Sekda Sidoarjo, Achmad Zaini mengakui untuk bantuan dari pihak swasta yang paling besar adalah beras sebanyak 20 ton dari pengembang perumahan di Waru. Namun bantuan beras sebanyak itu, belum disalurkan Pemkab Sidoarjo.
"Bantuan beras sumbangan perusahaan swasta itu memang belum disalurkan. Karena masih menunggu bantuan dari lainnya," kata Achmad Zaini kepada republikjatim.com, Selasa (28/04/2020).
Lebih jauh, Zaini yang juga Ketua Pelaksana Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menilai jika hanya bantuan beras saja yang disalurkan ke masyarakat, maka bakal dirasakan kurang maksimal. Karena itu, pihaknya masih mencari cara untuk dapat mengandengkan bantuan beras itu. Misalnya dijadikan satu dengan mie instan dan minyak goreng.
"Nah, sekarang kami masih cari koncone (teman) sebagai gandengan beras itu. Karena kalau beras saja yang diberikan kurang maksimal," ungkapnya.
Saat ditanya, siapa yang berhak menerima bantuan itu, Zaini mengaku data calon penerima jaring sosial ini masih belum diputuskan.
"Apakah menggunakan data yang sudah ada atau membuat data baru masyarakat terdampak Covid-19. Sekarang masih kami bicarakan terkait data penerimanya itu," kilahnya.
Sementara Ketua Panitia Kerja (Panja) Covid-19 DPRD Sidoarjo, Choirul Hidayat menegaskan bantuan yang dari pemerintah itu langsung berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini untuk mengurangi biaya operasional dan untuk menghidupkan ekonomi di desa.
"Saya minta bantuan dari Gugus Tugas untuk penyaluran bantuan dilakukan dengan skema BLT. Itu lebih mengenah," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
