Sidoarjo (republikjatim.com) - Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin bakal menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk 14 kecamatan di Sidoarjo. Hal ini dipicu semakin massifnya persebaran wabah virus Corona (Covid-19) di Kota Delta ini.
Selain itu, juga berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Gubernur Jatim di Grahadi soal penerapan PSBB untuk Surabaya, Gresik dan Sidoarjo. Apalagi, saat ini tercatat ada 57 pasien terkonfirmasi positif Covid-19, 132 Pasien Dalam Pengawasan, 534 Orang Dalam Pemantauan (ODP) serta 6 orang meninggal dan 5 pasien positif sembuh.
Belasan kecamatan itu, diantaranya Kecamatan Sidoarjo (16 positif), Kecamatan Buduran (4 positif), Kecamatan Candi (6 positif), Kecamatan Gedangan (4 positif), Kecamatan Tanggulangin (2 positif), Kecamatan Taman (5 positif), Kecamatan Wonoayu (1 positif) Kecamatan Krian (2 positif), Kecamatan Prambon (1 positif), Kecamatan Sukodono (1 positif), Kecamatan Sedati (4 positif), dan Kecamatan Waru (11 positif).
Sedangkan di untuk kecamatan Tarik, Balongbendo, Tulangan, Krembung, Jabon, dan Kecamatan Porong belum ada yang dinyatakan positif meski ada PDP.
"Saya menilai kenaikan kasus Covid-19 di Sidoarjo cukup drastis. Salah satunya karena tingkat kedisiplinan dan kesadaran masyarakat masih sangat kurang. PSBB langkah terbaik untuk saat ini," ujar Nur Ahmad Syaifuddin kepada republikjatim.com, Minggu (19/04/2020).
Lebih jauh Wabup yang akrab dipanggil Cak Nur ini memaparkan untuk menerapkan PSBB di sebagian besar kecamatan itu, pihaknya harus menghitung dan memetakan dampak sosialnya bagi masyarakat Sidoarjo dan dunia industri.
"Karena langkah lain sudah cukup diterapkan. Sekarang langkah terbaiknya PSBB. Kalau hanya Surabaya yang menerapkan PSBB, itu tidak efektif," imbuhnya.
Cak Nur mengaku jika usulan PSBB untuk Kota Surabaya, Sidoarjo dan Gresik disetujui Kementerian Kesehatan, maka penerapan PSBB hanya untuk sebagian besar kecamatan di Sidoarjo. Menurutnya, dari 18 Kecamatan di Sidoarjo, sudah ada 14 kecamatan persebaranya paling cepat.
"Penerapan PSBB akan dilakukan di 14 kecamatan itu. Memang hanya sebagian. Dari 18 kecamatan, sebanyak 14 kecamatan itu yang sudah pasti. Keempat belas kecamatan itu akan menerapkan PSBB agar bisa memutus mata rantai penularan Covid-19," tegasnya.
Bagi Wabup yang juga menjabat Plt Bupati Sidoarjo ini, penerapan PSBB diharapkan efektif menekan angka penularan. Alasannya, protokol kesehatan akan diberlakukan secara tegas serta ada sanksi yang bisa diterapkan pemerintah.
"Kami juga akan mendata, khususnya perusahaan (industri) yang ada di Sidoarjo. Karena kami memiliki kewenangan menilai mana perusahaan yang seharusnya berhenti dan mana yang bertahan," paparnya.
Sementara soal anggarannya, kata Cak Nur dalam penerapan PSBB paling berat mengatasi dampak sosial ekonomi. Karena itu, pihaknya bakal menghitung kembali anggaran Rp114,2 miliar yang disiapkan sebelumnya.
"Soal anggaran saat penerapan PSBB, akan kami hitung lagi. Termasuk detail penerapan PSBB. Kami harus usulkan dulu ke Menteri Kesehatan rencana PSBB itu," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
