Politisi Demokrat Sidoarjo Desak Penyaluran Bansos Covid-19 Harus Transparan

Sidoarjo (republikjatim.com) - Politikus Partai Demokrat Sidoarjo, Dedi Irwansah mendesak Pemkab Sidoarjo dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19, menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) secara transparan. Tujuannya, selain bantuan tepat sasaran juga diterimakan oleh yang berhak menerima alias terdampak.

"Kami minta penyaluran Bansos Rp 45 miliar itu tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan bantuan Pemprov Jatim dan pemerintah pusat," terang Dedi Irwansah kepada republikjatim.com, Kamis (16/04/2020).

Lebih jauh, Dedi berharap Bansos itu diberikan secara optimal. Agar bisa meringankan beban masyarakat Sidoarjo. Karena itu, pihaknya mendorong Pemkab Sidoarjo terbuka memberikan informasi penerima Bansos itu.

"Data penerimanya ini mencakup siapa saja yang berhak menerima harus diumumkan (dipublish) terbuka," tegasnya.

Tidak hanya itu, kata pria yang akrab dipanggil Dedi ini menilai Pemkab Sidoarjo seyogyanya juga membuka kriteria calon penerima Bansos, mulai dari pekerja informal, pekerja formal yang terkena PHK dari perusahaan akibat dampak wabah Covid-19.

"Jangan sampai Bansos itu membuat susah warga. Apalqgi sampai salah sasaran pendistribusiannya. Agar tidak tumpang tindih dengan bantuan pemerintah pusat dan Provinsi Jatim, bansos harus transparan," pintah alumni Unesa ini.

Realisasinya, lanjut Dedi Pemkab Sidoarjo harus menjelaskan secara rinci bagaimana pendistribusian Bansos itu. Termasuk soal harus ada kejelasan kapan dan bagaimana alur untuk mendapatkan dan distribusi Bansos Covid-19 ini.

"Itu semua agar tidak terjadi kegaduhan sosial di level bawah. Sekaligus meringankan beban dan tugas RT maupun RW di tingkat desa," tegas Pengurus KNPI Jatim ini.

Sementara penyaluran Bansos Covid-19 yang transparan, kata Dedi sangat penting agar warga yang terdampak virus Corona itu bisa tenang. Selain itu, bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19.

"Kami berharap Pemkab Sidoarjo hadir untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi saat pembatasan sosial dalam memutus mata rantai peredaran Covid-19 ini," pungkasnya. Hel/Waw

Editor : Redaksi