Pemkab dan KPU Akhirnya Sepakati Anggaran Pilkada Sidoarjo Rp 61,7 Miliar

author republikjatim.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
BERSAMA - Para Komisioner KPU dan Bawaslu Sidoarjo foto bersama dengan Kepala Bakesbangpol Pemkab Sidoarjo, Mulyawan usai penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2020 di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (02/10/2019) malam.
BERSAMA - Para Komisioner KPU dan Bawaslu Sidoarjo foto bersama dengan Kepala Bakesbangpol Pemkab Sidoarjo, Mulyawan usai penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2020 di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (02/10/2019) malam.

i

Sidoarjo (republikjatim.com) - Meski sempat tertunda 2 hari penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020, akhirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sidoarjo menyepakati nilai hibah anggaran Pilkada 2020. Nilainya yakni Rp 61,7 miliar.

Karena itu, KPU, Bawaslu dan Pemkab Sidoarjo menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020 di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (02/10/2019) malam. Namun nilai tambahan anggaran itu masuk dalam lampiran NPHD.

Ketua KPU Sidoarjo, M Iskak mengatakan anggaran untuk KPU disepakati sebesar Rp 61,7 Miliar dengan tiga kali tahap pencairan. Rinciannya yakni pertama Tahun 2019 dianggarkan Rp 300 juta, Tahun 2020 sebesar Rp 45 miliar dan sisanya Rp 16,4 miliar bakal dimasukkan dalam RAPBD Tahun 2020 mendatang.

"Untuk sisa anggaran Rp16,4 miliar dijadikan sebagai lampiran dalam kesepakatan NPHD. Karena masih menunggu kesepakatan antara TAPD dan Banggar DPRD Sidoarjo," katanya.

Selain itu, kata Iskak meski tambahan anggaran Rp 16,4 miliar akan tetapi masih menunggu persetujuan DPRD Sidoarjo. Karenanya, anggaran itu dimasukkan dalam lampiran dalam draf NPHD.

"Karena masih butuh persetujuan DPRD itu makanya dimasukkan dalam lampiran," tegasnya.

Sementara itu, lanjut Iskak pihaknya meyakini komitmen TAPD Pemkab Sidoarjo dalam memperjuangkan anggaran KPU di legislatif (DPRD). Apalagi, sebelumny sudah ada komitmen dengan Pemkab Sidoarjo terkait sisa anggaran itu demi kelancaran dan kesuksesan Pikada Sidoarjo Tahun 2020.

"Kami berharap proses pengajuan anggaran dari TAPD dan DPRD Tahun 2020 tidak ada masalah. Karena sesuai dengan kesepakatan bersama. Makanya saya berharap semua lancar tanpa kendala," ungkapnya.

Sementara secara terpisah Ketua DPRD Sidoarjo, H Umas menegaskan jika kekurangan anggaran KPU dan Bawaslu dalam Pilkada 2020 bakal dimasukkan dalam RAPBD Tahun 2020.

"Insyaallah, baik anggaran KPU maupun Bawaslu akan dipenuhi pada Tahun 2020 besok. Jadi tak ada masalah," tandas Ketua Banggar DPRD Sidoarjo ini. Waw

Tag :

Berita Terbaru

Usai 748 Santri dan Pelajar Sidoarjo Keracunan Massal, BGN Suspend SPPG, Copot Kepala Dapur, Turjunkan Tim Investigasi

Usai 748 Santri dan Pelajar Sidoarjo Keracunan Massal, BGN Suspend SPPG, Copot Kepala Dapur, Turjunkan Tim Investigasi

Jumat, 04 Sep 2026 19:15 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 19:15 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) - Buntut musibah keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa 748 santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam…

Buntut 730 Santri dan Pelajar Keracunan Massal, KAHMI Sidoarjo Desak Evaluasi Total SPPG Usul Khusus di Pesantren

Buntut 730 Santri dan Pelajar Keracunan Massal, KAHMI Sidoarjo Desak Evaluasi Total SPPG Usul Khusus di Pesantren

Jumat, 04 Sep 2026 15:15 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 15:15 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) - Insiden keracunan massal yang menimpa 730 santri dan pelajar di Sidoarjo memicu reaksi keras berbagai pihak. Berada di lokasi…

Kupas Regulasi Hingga Antropologi, DPD Partai NasDem Sidoarjo Siapkan Kajian Sains Data Pemetaan Dapil Pemilu 2029

Kupas Regulasi Hingga Antropologi, DPD Partai NasDem Sidoarjo Siapkan Kajian Sains Data Pemetaan Dapil Pemilu 2029

Kamis, 03 Sep 2026 21:54 WIB

Kamis, 03 Sep 2026 21:54 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) - Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 tidak lagi sekadar urusan membagi jumlah penduduk dengan…

Desak Tutup SPPG Tak Taat Peraturan, GMPK Soroti Lemahnya Pengawasan Pangan di Kasus 730 Santri Sidoarjo Keracunan

Desak Tutup SPPG Tak Taat Peraturan, GMPK Soroti Lemahnya Pengawasan Pangan di Kasus 730 Santri Sidoarjo Keracunan

Kamis, 03 Sep 2026 21:08 WIB

Kamis, 03 Sep 2026 21:08 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) - Kasus keracunan makanan yang menimpa puluhan santri di Pondok Pesantren (Ponpes) Manba'ul Hikam Desa Putat, Kecamatan…

Pasca Kasus Keracunan Massal, Pemkab Sidoarjo Dampingi Kesehatan Jiwa Santri Ponpes Manba'ul Hikam

Pasca Kasus Keracunan Massal, Pemkab Sidoarjo Dampingi Kesehatan Jiwa Santri Ponpes Manba'ul Hikam

Kamis, 03 Sep 2026 20:32 WIB

Kamis, 03 Sep 2026 20:32 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bergerak cepat memulihkan kondisi fisik maupun psikologis para santri yang menjadi korban…

Hearing Tak Dihadiri Pejabat BGN dan Pemilik SPPG, Dewan Sidoarjo Desak Usut Tuntas Kasus Keracunan Massal 730 Santri

Hearing Tak Dihadiri Pejabat BGN dan Pemilik SPPG, Dewan Sidoarjo Desak Usut Tuntas Kasus Keracunan Massal 730 Santri

Kamis, 03 Sep 2026 18:44 WIB

Kamis, 03 Sep 2026 18:44 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) - Upaya pengusutan tuntas kasus keracunan massal yang menimpa 730 korban mulai santri, orangtua siswa dan para siswa SDN…