Sidoarjo (republikjatim.com) - Aston Hotel Sidoarjo menjadi saksi momentum penting kebangkitan ekonomi daerah. Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah (PERBAMIDA) resmi menggelar Rakernas dan Seminar Nasional 2026, Jumat (17/04/2026).
Dalam Rakernas yang mengangkat tema Kerjasama BPR/BPRS PERBAMIDA dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk Mengembangkan UMKM dan Perekonomian, ajang ini menjadi wadah konsolidasi bagi 105 perwakilan BPR dari seluruh penjuru Indonesia mulai dari Sabang hingga Merauke.
Ketua Umum PERBAMIDA, Sofia Nurkrisnajati Atmaja menekankan BPR memiliki keunggulan komparatif berupa kedekatan emosional dan geografis dengan masyarakat bawah. Bahkan,
BPR lebih memahami kebutuhan riil pelaku usaha kecil atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah.
"Karena itu, kolaborasi erat dengan pemerintah daerah adalah kunci kesuksesan dalam pengembangan BPR di setiap daerah," ujar Sofia Nurkrisnajati Atmaja disela acara Rakernas di Aston Hotel Sidoarjo.
Salah satu poin menarik yang ditekankan Sofia adalah ajakan bagi seluruh anggota PERBAMIDA untuk mereplikasi program Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA). Program itu, telah sukses dijalankan BPR Delta Artha Sidoarjo.
"Program ini, menonjolkan bunga yang sangat terjangkau untuk membantu para pelaku UMKM naik kelas, tanpa terbebani biaya modal yang tinggi," pinta Direktur Utama (Dirut) BPR Delta Artha Sidoarjo yang akrab disapa Bu Sofie ini.
Melalui Rakernas 2026 ini, lanjut Sofie PERBAMIDA yang kini memiliki total 210 anggota di seluruh Indonesia, berkomitmen untuk tidak hanya sekadar menjadi lembaga keuangan saja. Akan tetapi, juga menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif di daerah masing - masing.
"Dengan perpaduan antara kebijakan pemerintah daerah yang suportif, pengelolaan BPR yang profesional dan sentuhan teknologi digital, targetnya jelas. Yakni UMKM Indonesia yang lebih tangguh dan ekonomi daerah yang semakin mandiri," ungkap Sofie.
Hadir dalam acara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur (Wagub Jatim), Emil Elestianto Dardak. Dia memberikan sorotan tajam pada aspek modernisasi. Menurutnya, BPR tidak boleh lagi hanya mengandalkan cara-cara konvensional di tengah gempuran teknologi keuangan (fintech). Menurutnya, BPR harus selalu punya aksesibilitas. Artinya, BPR harus tetap menjadi garda terdepan bagi sektor informal yang belum terjangkau perbankan umum (unbankable).
"Begitu pula soal digitalisasi. Program digitalisasi bukan hanya sekadar mengganti perangkatnya saja. Akan tetapi mengubah pola pikir (mindset) dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar layanan lebih cepat, efisien dan aman. Program ini relevansinya adalah transformasi digital adalah cara agar BPR tetap relevan bagi generasi pelaku usaha muda di masa depan," tegas Emil Elestianto Dardak.
Sementara Pelaksana Harian (Plh) Sekda Sidoarjo, M Ainur Rohman menyambut hangat para peserta dan berharap forum Rakernas itu, menjadi ajang pertukaran ide yang produktif. Selain membahas isu permodalan dan tata kelola, Sidoarjo juga memanfaatkan momen ini untuk memperkenalkan potensi lokal di Kota Delta.
"Ada beberapa isu strategis yang dibahas. Selain penguatan permodalan yakni strategi suntikan modal dari Pemda untuk memperluas daya jangkau kredit di BPR juga soal tata kelola. Yakni melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bank milik daerah. Termasuk inovasi produk harus ada penyesuaian layanan perbankan yang sesuai dengan karakter spesifik masyarakat lokal di daerah," papar M Ainur Rohman yang juga menjabat sebagai Kepala Bappeda Pemkab Sidoarjo ini. Ary/Waw
Editor : Redaksi
