Sidoarjo (republikjatim.com) - Puluhan anggota Barisan Serbaguna (Banser) Sidoarjo menjaga tiga obyek vital yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Mereka mengamankan beberapa obyek vital itu, dari aksi kerusuhan, pembakaran dan penjarahan yang sudah terjadi di beberapa wilayah Kota/Kabupaten di Indonesia lainnya.
Selain itu, pengamanan ketiga obyek vital itu juga merupakan instruksi Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharuddin. Instruksi ini diberikan setelah adalah beberapa kali aksi demo di berbagai wilayah kota/kabupaten di Indonesia hingga pecah menjadi aksi kerusuhan, bentrok, pembakaran kantor dan objek vital pemerintahan dan kepolisian serta aksi penjarahan massal.
Ketiga obyek vital yang dijaga dan diamankan Banser Sidoarjo itu, diantaranya Kantor DPRD Sidoarjo, Pemkab Sidoarjo dan sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya serta Kantor PCNU Sidoarjo dan 18 Kantor MWC NU di Sidoarjo. Selain itu, juga menjaga dan mengamankan Masjid Agung Sidoarjo (MAS) yang bersebelahan dengan kantor DPRD Sidoarjo.
Dalam pengamanan itu, para anggota Banser ini langsung berbaur dengan petugas gabungan TNI dan Polri yang juga menjaga dan mengamankan sejumlah obyek vital di Kota Delta ini. Tugas Banser yang berjaga dan bersiaga ini, membantu proses pengamanan yang dilaksanakan TNI dan Polri di Sidoarjo. Pengamanan itu,
paska adanya demonstrasi di berbagai wilayah di Indonesia yang berakhir dengan kerusuhan pada akhir Agustus 2025 kemarin.
Kasat Korwil Banser PW Ansor Jawa Timur, H Rizza Ali Faizin mengatajan instruksi itu diputuskan melihat adanya tindakan vandalistis dalam aksi demonstrasi dalam sepekan terkahir kemarin. Selain itu juga ada permintaan dari para pimpinan kantor untuk tugas perbantuan keamanan. Misalnya di Kantor DPRD Sidoarjo juga atas permintaan Ketua DPRD dan pimpinan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sidoarjo.
"Dalam menjalankan tugas menjaga keamanan itu dilaksanakan penuh selama 24 jam. Para anggota Banser itu dibagi 3 shift dan dibagi di beberapa simpul kawasan yang dinilai strategis seperti Kantor PC NU Sidoarjo, Kantor Pemkab dan Kantor DPRD Sidoarjo," ujar Rizza Ali Fauzin kepada republikjatim.com, Rabu (03/09/2025).
Tidak hanya itu, lanjut politisi muda PKB Sidoarjo ini, Banser juga turut memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah masing-masing. Terutama, yang berdampak langsung di tengah-tengah masyarakat.
"Kami wajib menjadi bagian dari upaya memulihkan kondisi negara dan bangsa ini agar kembali kondusif. Sekaligus membantu TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketentraman di lingkungan masyarakat," ungkap politisi muda yang akrab disapa Gus Rizza ini.
Selain itu, lanjut Gus Rizza yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo ini, adanya kejadian perusakan dalam aksi massa beberapa hari kemarin, jelas akan membuka adanya peluang dalan gerakan aksi damai. Apalagi, gerakan demo pada akhir Agustus 2025 kemarin, menyebabkan masyarakat merasa terancam keamanannya hingga merasakan ketakutan dengan berbagai aksi pembakaran seperti di Gedung Negara Grahadi Surabaya, pembakaran kantor DPRD Kediri dan penjarahan serta vandalisme di Kantor DPRD Kota Madiun.
"Padahal kalau dievaluasi, dengan adanya pembakaran gedung pemerintahan seperti gedung dewan dan kantor kepolisian, hal itu akan semakin menyebabkan kondisi perekonomian semakin melemah. Bahkan sistem perekonomian juga bisa semakin sulit dan akan menambah beban pemerintah dan negara. Karena, anggaran yang ada harus dialokasikan untuk merenovasi fasilitas umum dan kantor-kantor yang dirusak itu tetap mengunakan keuangan negara," tegas politisi asal Kecamatan Tulangan ini.
Sementara berdasarkan pantauan di lapangan, seperti Kantor DPRD Sidoarjo terlibat sejumlah anggota Banser Sidoarjo sejak pagi sudah berjaga di halaman gedung wakil rakyat di Barat Alun-Alun Sidoarjo itu. Mereka mengenakan seragam khas Banser dan dengan sigap memantau kondisi yang ada di obyek vital itu. Hel/Waw
Editor : Redaksi
